PT Tak Bermasalah Bakal Dipublikasikan

Kamis, 13 Maret 2014
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pengelola perguruan tinggi swasta kini resah dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memublikasikan perguruan tinggi legal dan tidak bermasalah.

Sesuai edaran Dirjen Dikti tahun lalu, Koordinator Kopertis diminta membuat pengumuman di media cetak lokal dan nasional tentang perguruan tinggi yang telah memiliki izin dari Kemdikbud dan tidak bermasalah.

”Kesannya pemerintah ini memusuhi perguruan tinggi swasta. Padahal, banyaknya PTS hingga sekitar 3.000 PTS seperti sekarang karena pemerintah mengeluarkan izin. Pemerintah juga harus bertanggung jawab membina bukan langsung membinasakan,” kata Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid, di Jakarta, Selasa (11/3).

Menurut Edy, Aptisi mendukung langkah tegas pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan menjamin mutu perguruan tinggi di Indonesia. Namun, pemerintah harus mematuhi koridor yang berlaku dalam pembinaan perguruan tinggi.

”Dengan publikasi itu, perguruan tinggi bermasalah langsung binasa karena tidak dipercaya masyarakat. Publikasi di media massa tidak memiliki landasan hukum,” ujar Edy.

Suyanto, Sekretaris Jenderal Aptisi, mengatakan, kebijakan pemerintah terhadap PTS sampai saat ini dinilai diskriminatif dan meresahkan. Padahal, kehadiran PTS membantu pemerintah menyediakan layanan pendidikan tinggi bagi anak-anak bangsa.

97 Persen PTS

Berdasarkan informasi di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) 2014, dari perguruan yang ada sekitar 3.385 atau 97 persen di antaranya PTS serta 100 atau 3 persen lainnya PTN. Jumlah mahasiswa PTS dua tahun lalu sekitar 2,8 juta orang (65 persen), sedangkan di PTN sekitar 1,5 juta orang (35 persen).

Djoko Santoso, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, mengatakan, evaluasi izin penyelenggaraan dan kinerja semua PTN dan PTS sedang dilakukan untuk mengetahui PT yang baik dan unggulan.

”Memang ada rencana untuk memublikasikan hasilnya, baik yang PTN dan PTS. Jadi, tidak ada pembedaan. Tetapi, ini sifatnya masih rencana,” kata Djoko. (ELN)

Sumber: Kompas Cetak terbitan Kamis, 13 Maret 2014

Dirjen Dikti Ingin Membinasakan PTS?

Sabtu, 08/03/2014 – 15:58
YOGYAKARTA, (PRLM).- Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menentang kebijakan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti) agar Kopertis I-XIV mengumumkan PT legal dan tidak bermasalah. Kebijakan Dirjen Dikti itu sama halnya menghancurkan dan membinasakan PTS.

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang publikasi perguruan tinggi (PT) legal dan tidak bermasalah sebagaimana tercantum dalam surat Dirjen Dikti Nomor 1207/E.E2/HM/2013 tentang Kopertis I-XIV mengumumkan PT legal dan tidak bermasalah di media cetak lokal.

Ketua Umum APTISI Prof Dr Edy Suandi Hamid menyatakan kebijakan tersebut berdampak fatal bagi PTS. PTS yang bermasalah akan makin dalam masalahnya karena masyarakat akan menjauh dari PT yang bersangkutan.

“Ini sangat bertentangan dengan tugas Dikti Kemendikbud sebagai lembaga pemerintah yang harus membina PTS agar berkembang lebih baik. Kebijakan yang demikian justru dapat membinasakan PTS yang seharusnya dibina dan dikembangkan oleh pemerintah, khususnya Ditjen Dikti Kemendikbud,” kata dia, Sabtu (8/3/2014).

Menurut dia publikasi masalah legalitas merupakan hal yang terkait dengan aturan hukum yang berlaku, maka APTISI menolak publikasi PT legal dan tidak bermasalah atau dengan terminologi apapun. APTISI menilai publikasi Perguruan Tinggi legal dan tidak bermasalah atau dengan terminologi apapun akan memiliki implikasi yang serius bagi PTS karena dapat berpengaruh signifikan terhadap keberadaan PTS dan angka partisipasi kasar (APK) serta operasional PTS terkait,” ujar dia.

Dirjen Dikti bisa saja menerapkan sanksi administrative terhadap PTS yang bermasalah sesuai dengan koridor hukum, khususnya UU No. 12/2012 Pasal 92 Ayat 2, bukan dengan menjatuhkan hukuman sosial dengan diumumkan di media massa.

Dalam surat edaran ini, yang menjadi rujukan Dikti adalah: Pertama, UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas, pasal 62 ayat (1) yang berbunyi “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 71 yang berbunyi “Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Kedua, UU No.12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi , pasal 18 ayat (3), pasal 19 ayat (3), pasal 20 ayat (3), pasal 21 ayat (4), pasal 22 ayat (3), pasal 23 ayat (3) pasal 24 ayat (4) pasal 25 ayat (4) tentang Persyaratan dosen untuk setiap program studi, serta pasal 28 tetang Gelar Akademik dan gelar vokasi dan gelar profesi. Ketiga, Keputusan Dirjen Dikti nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pendoman Pembukaan Prodi Prodi dan/atau Jurusan.

Sebagian PTS masih bermasalah dari segi izin maupun persyaratan dosen, serta akreditasi. Namun, APTISI memandang masalah tersebut seharusnya diperbaiki dengan bantuan pemerintah bukan dihancurkan dengan diumumkan ke publik. (A-84/A_88)***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com