1 ) 70 Persen PTS Belum Akreditasi
Ribuan Mahasiswa Terancam Gagal Wisuda

Kamis, 20 Maret 2014 , 08:27:00
BOGOR – Calon mahasiswa harus benar-benar jeli memilih perguruan tinggi swasta (PTS). Sebab, kualitas sebagian besar PTS di tanah air ternyata memprihatinkan. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV Jawa Barat (Jabar) dan Banten, Prof Abdul Hakim Halim menyebutkan, sebagian besar PTS di wilayahnya masuk kategori tidak sehat. Pasalnya, sekitar 70 persen PT swasta di kedua provinsi tersebut belum terakreditasi. Abdul Hakim mengatakan, baru sekitar 30 persen dari 482 PTS di wilayah Jabar dan Banten yang sudah terakreditasi. “Di wilayah IV ada 466 PTS aktif dan 16 PTS tidak aktif. Jumlah program studi (prodi) mencapai 1.266 unit, yakni 565 unit sedang dalam proses akreditasi, dan 196 unit tidak mengajukan reakreditasi,” bebernya. Di Jawa Barat dan Banten, jumlah mahasiswa yang berkuliah di PTS mencapai sekitar 400 ribu orang, 70 persen terancam gagal wisuda jika hingga Juni 2012 PT swasta yang bersangkutan tak mampu memperoleh predikat akreditasi. “Sedangkan untuk jumlah PTS di Bogor ada 36, namun 2 PTS dinyatakan tidak aktif, dan jumlah mahasiswa mencapai 28.094,” terangnya.

…dst

2 ) Mendesak, Pembinaan bagi PTS ”Tak Sehat”
Rencana Pengumuman PTS Sehat Diundur

Kamis, 20 Maret 2014
JAKARTA, KOMPAS —T idak cukup hanya mengumumkan kondisi perguruan tinggi swasta yang tidak sehat. Langkah terpenting kini adalah memberikan peringatan kepada PTS bersangkutan serta melakukan pembinaan agar PTS yang tidak sehat bisa membaik kondisinya. ”Pembinaan dan pendampingan intensif harus dilakukan sebelum menjatuhkan sanksi tegas agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitas perguruan tinggi menjadi lebih baik,” kata Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) Edy Suandi Hamid, Selasa (18/3), di Jakarta. ”Kami mendukung cara-cara penegakan aturan sesuai koridor hukum dan dengan cara mendidik,” ujarnya. Jika pemerintah masih bersikeras mengumumkan PTS ”sehat”, perguruan tinggi negeri (PTN) yang bermasalah juga seharusnya diumumkan. Edy mengatakan, banyak juga PTN yang bermasalah seperti membuka ”kelas jauh” atau kelas di luar domisili yang tidak sesuai prosedur. Selain itu rasio dosen dan mahasiswa juga jauh di bawah standar akibat dibukanya program studi baru.

…dst

3 ) PDPT Ungkap Data Riil Perguruan Tinggi

20 Maret 2014
SEMARANG – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdikbud mengungkap data riil perguruan tinggi (PT) baik negeri maupun swasta kepada masyarakat luas.Informasi tersebut termuat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) melalui laman forlap.dikti.go.id. Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Prof DYP Sugiharto mengatakan, Ditjen Dikti membuka akses informasi PT secara lengkap dengan harapan masyarakat mengetahui profil institusi pendidikan tersebut dengan jelas. ‘’Selama ini banyak masyarakat yang bertanya, ke mana mencari informasi tentang PT secara jelas, apalagi mendekati tahun akademik baru. Sebab, informasi yang mereka cari akan menjadi rujukan untuk melanjutkan studi di tingkat lebih tinggi,’’ ungkapnya didampingi Sekretaris Pelaksana Kopertis VI Sri Sujanti, Senin (17/3).Karena itu, lanjut DYP, melalui laman forlap.dikti.go.id Ditjen Dikti mengajak masyarakat mengetahui profil perguruan tinggi seperti jumlah mahasiswa, nama program studi, jumlah dosen, dan sebagainya.Informasi terkait dengan akreditasi perguruan tinggi dan program studi dapat diakses melalui laman milik Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) via banpt. kemdikbud.go.id.Di Jawa Tengah, saat ini terdapat 246 perguruan tinggi swasta (PTS) dan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang berada dalam pembinaan Ditjen Dikti Kemdikbud.

…dst

4 ) Empat PTS Indonesia Kerja Sama Riset dengan Universitas Australia

21 Maret 2014 00:47 wib
Metrotvnews.com, Jakarta: Para peneliti Indonesia dari empat perguruan tinggi swasta (PTS) mengadakan kerja sama dan kolaborasi riset dengan peneliti dari Deakin University, Melbourne, Australia. Empat PTS tersebut Uhamka, Jakarta, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Universitas Mercubuana, Jakarta, dan Universitas Kristen Immanuel (Ukrim) Yogyakarta. Wakil Sekjen Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Gunawan Suryoputro mengemukan ke empat PTS itu merupakan anggota Aptisi yang akan melakukan penelitian seputar empat topik terkait peran agama, otonomi daerah, budaya, dan kepemimpinan di Indonesia. Menurut Gunawan, ke empat topik tersebut bersifat kompleks, unik dan menarik bagi negara lain. “Jadi Deakin University Australia yang dikenal kuat dalam riset dan humaniora ingin menelitinya bersama kami sebagai anggota Aptisi,” kata Gunawan di Kampus Uhamka, Jakarta, Kamis (20/3).

…dst

5 ) Beasiswa Fulbright Bidang Agrikultur

Jum’at, 21 Maret 2014 06:04 wib
JAKARTA – Beasiswa ini akan diprioritaskan bagi pelamar yang menjadi dosen atau berencana menjadi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta serta belum pernah menerima beasiswa Fulbright. Bagaimanapun, siapa pun yang memenuhi persyaratan boleh mendaftar.
Pelamar jenjang S-2 harus memiliki:
– Gelar S-1 dengan nilai IPK minimal 3,0 (skala 4);
– Kualitas kepemimpinan;
– Pemahaman yang baik tentang budaya Indonesia dan internasional;
– Bersedia kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi;
– Nilai minimal ITP TOEFL 550 atau IELTS 6.0 atau IBT TOEFL 79/80.

…dst

6 ) Dicari, 800 Mahasiswa Bidikmisi untuk ITS

Rabu, 19 Maret 2014 21:07 wib
JAKARTA – Setiap tahun, perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia harus menganggarkan setidaknya 20 persen dari total mahasiswa baru untuk mendapatkan beasiswa Bidikmisi. Tahun ini, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) akan menerapkan prinsip itu di semua jurusan.  Humas SNMPTN dari ITS Dr. Ismaini Zain memaparkan, angka 20 persen itu setara dengan 800 mahasiswa. Kuota total mahasiswa baru yang akan diterima ITS melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014 adalah 1.700 orang. “Kami yakin dapat memenuhi kuota Bidikmisi itu. Pasalnya, 16 Maret sudah tercatat 685 pendaftar Bidikmisi,” tutur Ismaini, seperti dilansir Antara, Rabu (19/3/2014).

…dst

7 ) Unpad Cabut Syarat Bebas Difabel untuk SNMPTN

Kamis, 20/03/2014 – 13:41
BANDUNG, (PRLM).- Setelah melakukan beberapa kali rapat dengan pimpinan fakultas, akhirnya Unpad tidak mensyaratkan bebas difabel pada SNMPTN 2014. Artinya, mereka yang memiliki cacat fisik boleh mendaftar ke seluruh prodi yang ditawarkan Unpad. Warek Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Engkus Kuswarno menyampaikan hal itu kepada “PRLM”, Kamis (20/02/2014). Dikatakan Warek, semula seluruh prodi (45 prodi) masih mensyaratkan harus bebas difabel (bebas ketunaan atau calon yang cacat fisik tidak boleh mendaftar). Pada surat tanggal 10 Maret 2014 Unpad menyisakan 21 prodi (jumlah prodi pada kelompok Saintek) yang masih memberikan syarat bebas buta warna untuk pendaftaran SNMPTN 2014. Unpad,kata Engkus, sudah memberitahukan tentang perubahan itu kepada Panitia SNMPTN tertanggal 17 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan Prof.Dr.H.Engkus Kuswarno, M.S.

…dst

8 ) UI Jamin Proyek RS Tak Pakai Uang Mahasiswa

Kamis, 20 Maret 2014 15:06 wib
DEPOK – Tak lama lagi, Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RSPTN) Universitas Indonesia (UI) bakal beroperasi. UI mendapat amanah untuk membangun RS pendidikan sebagai role model perguruan tinggi lainnya.  Rektor UI Muhammad Anis memaparkan, pembangunan RS ini berawal dari rencana pendidikan kolaboratif proporsional di antara dunia kesehatan bidang terkait. UI juga akan menerapkan suatu metode terjadinya interaksi antarprofesi.  RS Pendidikan, kata Anis, dapat menjadi wadah praktik pendidikan dan pelayanan yang telah dipelajari mahasiswa. UI juga merasakan pentingnya RS yang diakomodasi bagi mahasiswa rumpun ilmu kesehatan. “UI mengawali rencana ini dari 2008 dan mendapat pinjaman dari JICA. Selama perencanaan pembangunan belum terlihat konsep payung hukumnya, saat ini masih dibahas di Kemenkes dan Kemendikbud cukup intensif. Dan ini jadi tantangan, bagaimana unsur pelayanan, pendidikan, dan unsur pengabdian masyarakat dapat selaras,” ujar Anis dalam pameran alat kesehatan di  Auditorium Rumpun Ilmu Kesehatan, Kampus UI, Depok, Kamis (20/3/2014).

…dst

9 ) Terjun ke Masyarakat, Lulusan IPB Harus Pegang 5 Nilai

Kamis, 20 Maret 2014 10:11 wib
JAKARTA – Sebanyak 800 wisudawan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahap IV siap mengabdikan diri mereka ke masyarakat. Mereka terdiri atas berbagai jenjang pendidikan, baik sarjana maupun pascasarjana dan doktoral. Dalam kesempatan tersebut, Rektor IPB Herry Suhardiyanto berpesan agar lulusan IPB memegang teguh lima nilai utama IPB, yaitu integritas, respek, tanggung jawab, inklusif, dan unggul. Integritas (integrity) mencakup sifat-sifat jujur, adil, amanah, dan berdedikasi. “Respek mengandung makna peduli dan berpihak pada rakyat kecil, empati, keserasian, dan kemanusiaan. Tanggung jawab (accountable) merupakan sifat yang mengandung makna bersedia untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi sebagai akibat atas sikap, keputusan, dan tindakan yang diambil serta transparan,” ujar Herry, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone, Kamis (20/3/2014).

…dst

10 ) ITB: Potensi Energi Surya di Indonesia Sangat Besar

Kamis, 20 Maret 2014 17:05 wib
JAKARTA – Krisis energi membuat berbagai pihak termasuk kalangan akademis melakukan pengembangan terhadap sumber energi terbarukan. Satunya adalah energi surya. Berangkat dari isu tersebut, Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan (PPEBT) Institut Teknologi Bandung (ITB) dan University of Twente, Belanda, menggelar sebuah seminar nasional bertemakan energi surya. Seminar tersebut membahas tema besar, yakni “Pengembangan dan Implementasi Teknologi Energi Surya di Indonesia”. Perkembangan energi surya telah menjadi salah satu model energi yang berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Indonesia yang memiliki paparan sinar matahari yang relatif tinggi semakin memudahkan implementasi pengadaan energi surya di berbagai daerah.

…dst

11 ) Juni 2014 Batas Akhir Guru Verifikasi Data Dapodik untuk Dapatkan SK Tunjangan Profesi

Kamis, 20/03/2014 – 15:56
Jakarta, Kemdikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tengah menyiapkan pembayaran tunjangan guru berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penerima Tunjangan Profesi. SK tersebut dikeluarkan berdasarkan data dari data pokok pendidikan (dapodik), baik bagi guru yang berstatus PNS Daerah (PNSD) maupun non-PNS. Kemdikbud memberikan waktu tiga bulan kepada para guru untuk melakukan verifikasi data mereka di dapodik, terhitung sejak Maret hingga Juni 2014. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Ditjen Dikdas Kemdikbud, Sumarna Surapranata mengatakan ada beberapa alasan yang mengharuskan guru melakukan verifikasi data di dapodik agar bisa mendapatkan SK Penerima Tunjangan Profesi. “Di antaranya belum terdaftar di rombongan belajar, memenuhi syarat 24 jam tetapi rombongan belajar tidak wajar, atau mengajar tidak linier dengan sertifikat,” jelasnya saat jumpa pers di kantor Kemdikbud, Jakarta, (20/3/2014). Pranata juga menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak bisa diterbitkannya SK Penerima Tunjangan Profesi. Faktor tersebut antara lain telah pensiun atau meninggal dunia, beralih menjadi pejabat struktural/jabatan non-guru, dan tidak terdaftar di rombongan belajar. Selain itu, guru tidak tetap (GTT) juga tidak bisa mendapatkan SK tersebut.

…dst

12 ) Mahasiswa IBI Darmajaya ciptakan aplikasi antiplagiat gambar

Kamis, 20 Maret 2014 07:11 WIB
Bandarlampung (ANTARA News) – Maraknya pelanggaran hak cipta gambar maupun dokumen penting menginspirasi Rian Yunandar, mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya Lampung, menciptakan aplikasi yang mampu melindungi hak cipta suatu citra digital dengan teknik watermarking (citra tanda). Menurut Rian, di Bandarlampung, Kamis, teknik ini dapat dianggap sebagai sidik digital (digital signature) dari pemilik sah atas produk multimedia tersebut.  Dia mengemukakan bahwa makin berkembang teknologi informasi saat ini memudahkan seseorang untuk melakukan pelanggaran hak cipta yang ditandai dengan semakin mudah mengakses informasi dan mendapatkan data dari dunia maya atau internet.

…dst

13 ) Rektor UNP: Mahasiswa Harus Belajar Berpolitik

Kamis, 20 Maret 2014, 13:45 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Yanuar Kiram mengatakan mahasiswa yang ikut serta dalam politik adalah hal yang bagus. “Tidak ada salahnya dan bahkan harus mahasiswa ikut dalam dunia politik, itu juga sebagai pembelajaran bagi mereka,” katanya di Padang, Kamis. Namun, katanya, tentu saja hal itu harus dalam pengertian dan pelaksanaan yang baik. Tidak hanya sekedar ikut serta, dan memiliki niat yang salah. Ia juga mengatakan, berpolitik tersebut juga hanya dibolehkan pada hal yang tidak berhubungan dengan perkuliahan, dan universitas. “Kalau berpolitik seperti melakukan kampanye di dalam kampus, itu secara tegas tidak diperbolehkan,” katanya. Sedangkan dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 9 April 2014, ia mengatakan jika universitas yang sebelumnya bernama IKIP Padang itu telah melakukan usaha-usaha untuk menyukseskan pemilu seperti melalui materi-materi, dan pengarahan yang dilakukan universitas kepada mahasiswa.

…dst

14 ) Akademisi: Sistem Informasi Komprehensif Penting Bagi Lembaga

Jumat, 21 Maret 2014, 06:41 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Sistem informasi komprehensif penting bagi lembaga di Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik, kata Sekretaris Eksekutif Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Gugup Kismono. “Namun, masih banyak lembaga yang belum mempersiapkan sistem informasi secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pengembangan, dan implementasi,” katanya di Yogyakarta, Kamis. Pada diskusi “Pengelolaan Aspirasi Berbasis TIK untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”, ia mengatakan kondisi itu membuat aktivitas pelayanan publik masih dilakukan secara konvensional, informasi tidak cepat didapat, dan sulit menilai kinerja unit.

…dst

15 ) Tahun Ini, Pemerintah Rekrut 100 Ribu Aparatur Sipil Negara, Termasuk 35 Ribu PPPK

Kamis, 20 Maret 2014 – 09:55 WIB
Pemerintah merencanakan pada 2014 ini akan merekrut sebanyak 100 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan rincian 65 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 35 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, seperti halnya CPNS, formasi PPPK seluruh instansi pemerintah dikendalikan oleh pusat. Saat ini, lanjut Menteri PAN-RB tengah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPPK, dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. “PPPK bisa saja seorang profesor, guru SD, dokter, D3, dan lain-lain,” ujar Azwar di Jakarta, Rabu (19/3). Karena itu, Azwar meminta seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah, agar selain mengusulkan CPNS dalam formasi 2014 ini, juga mengusulkan PPPK yang akan direkrut. Imbauan agar seluruh PPK segera mengirimkan usulan formasi ASN (CPNS dan PPPK) juga disampaikan Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmadja melalui surat tertulis tanggal 19 Maret 2014.

…dst

16 )  Mau Tahu Kisaran Uang yang Dihabiskan Para Caleg untuk Dana Kampanye?

Kamis, 20/03/2014 02:07 WIB
Jakarta – Jumlah biaya yang harus disiapkan kandidat agar bisa melenggang sebagai wakil rakyat di DPR ternyata tak main-main. Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) mengungkapkan rata-rata biaya kampanye caleg sebesar Rp 1,18 miliar. “Investasi politik sebesar angka itu tidak menjamin calon legislator akan terpilih, tetapi kurang dari angka itu maka peluangnya akan sangat kecil sekali,” kata dosen dan peneliti LPEM UI, Teguh Dartanto dalam seminar bertajuk Menjadi Wakil Rakyat: Investasi dan Relasi Calon Legislatif, di Jakarta, Rabu (19/3/2014). Teguh mencoba mengkalkulasikan total belanja yang dihabiskan kandidat ketika kampanye. Dengan menggunakan teori investasi klasik ia mendapat estimasi investasi politik caleg yang dibagi dalam lima kategori berdasarkan tingkat kewajarannya.

…dst

17 ) Peninggalan Orde Baru, UU Ormas Diminta Dibatalkan

Selasa, 18 Maret 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dinilai sebagai rezim peninggalan orde baru. Mahkamah Konstitusi (MK) diminta membatalkan aturan tersebut karena penerapannya tidak lagi relevan sekarang ini. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terakhir atas uji materil (judicial review) Undag-undang Ormas, Senin (17/3). Berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan, ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan rasionalitas sistem demokrasi. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dan Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah selaku pemohon menghadirkan dua orang saksi yakni Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsudin Haris dan Direktur Pukat UGM, Zaenal Arifin Muchtar. Syamsuddin Harris mengatakan, UU Ormas dibangun berdasarkan kerangka pikir yang keliru, karena mencerminan sikap ketidakpercayaan Pemerintah pada masyarakat. Muncul anggapan, perkumpulan dan perserikatan sebagai sumber konflik sehingga perlu diatur melalui mekanisme undang-undang.

…dst