Kekerasan di Kampus

Mendikbud Siapkan Sanksi Penutupan

Jumat, 2 Mei 2014
JAKARTA, KOMPAS — Sanksi bagi perguruan tinggi yang melanggengkan budaya kekerasan di kampus semakin tegas. Untuk memutus mata rantai budaya kekerasan di lingkungan kampus, mulai tahun ini pemerintah tidak segan-segan menutup sementara program studi atau bahkan institusi perguruan tingginya. Perguruan tinggi yang terkena sanksi itu tidak boleh menerima mahasiswa baru lagi paling tidak selama satu hingga dua tahun.Hal itu dikemukakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Kamis (1/5), di Jakarta.

Sanksi tegas ini segera diberlakukan juga pada salah satu program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta sebagai tindak lanjut kasus tewasnya mahasiswa STIP Jakarta akibat dianiaya seniornya.

Berdasarkan catatan Kompas, ada dua kasus kematian peserta didik di STIP Jakarta. Pertama, Agung Bastian Gultom pada 2008. Kedua, Dimas Dikita Handoko pada 25 April 2014.

Sebelumnya, sanksi tegas ini sudah dijatuhkan pada beberapa program studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar setelah kejadian tawuran dan pembakaran kampus, beberapa waktu lalu. ”Saya sudah minta usut tuntas kasus di STIP itu. Yang akan ditutup hanya program studi yang terlibat. Yang nakal-nakal saja. Tentu tidak semua fakultas. Itu sudah risiko karena sudah lemah mengelola dunia pendidikan,” papar Nuh.

Nuh menambahkan, setelah menjalani sanksi selama satu hingga dua tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan mengevaluasi kembali apakah budaya kekerasan itu sudah hilang dari kampus tersebut. Jika kondisinya sudah kondusif, kampus itu boleh menerima mahasiswa baru lagi. Apabila masih ditemui benih-benih kekerasan, kampus tersebut bisa ditutup secara permanen sebagai pelajaran.

”Kalau tidak diputus begitu akan terus berlanjut turun-temurun. Tidak akan selesai balas dendamnya dari yunior ke senior. Harus dipotong mata rantainya atau potong generasinya. Ini terapi yang bagus. Sanksi tutup dua tahun saya kira cukup terputus,” kata Nuh.

Sanksi tegas itu bisa diberlakukan pada perguruan tinggi apa pun, baik yang berada di bawah tanggung jawab Kemdikbud maupun kementerian lain. Hal itu dimungkinkan karena Kemdikbud yang mengeluarkan izin bagi perguruan tinggi. ”Izin dari Kemdikbud, tetapi yang melaksanakan pendidikan itu kementerian lain,” ujar Nuh.

Secara terpisah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas meminta pemerintah mengkaji ulang penyelenggaraan sekolah pemerintahan. Hal itu untuk menghindari terulangnya kasus kekerasan seperti yang menimpa Dimas Dikita Handoko.

Hafid menilai, Kemdikbud bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sebagai payung hukum untuk menangani kasus kekerasan seperti yang terjadi di STIP. ”Di situ (UU Sisdiknas) sudah jelas yang menentukan akreditasi dan standar pendidikan adalah Kemdikbud,” tutur Hafid. (LUK/A01)

Sumber: Kompas Cetak tanggal 2 Mei 2014