NIDN untuk Dokter Pendidik Klinis

Ini ada pertanyaan menarik, saya barusan siap tanggapi dan berbagi ke mari mungkin ada yang juga membutuhkan informasi tentang persyaratan mengangkat dokter pendidik klinis jadi dosen tetap di Fakultas Kedokteran.

From: DiktiGroup@yahoogroups.com
Date: Fri, 30 May 2014 17:43:05 +0800
Subject: [DG] NIDN Dokter Pendidik Klinis

Yth. Rekan-rekan anggota milis, barangkali ada yang mengetahui peraturan tentang Dokter Pendidik Klinis (Dodiknis) di Rumah Sakit Pendidikan dapat dijadikan sebagai Dosen tetap Fakultas Kedokteran pada Perguruan Tinggi dan berhak mendapatkan NIDN. Kalau memang bisa, bagaimana caranya (apakah sama seperti mendapatkan NIDN dosen biasa?). Mohon pencerahan dari bapak/Ibu yang mengetahui. Hal ini sangat penting bagi kami untuk meningkatkan rasio dosen:mahasiswa di Fakultas Kedokteran di universitas kami.
Terima kasih

Zxxx


Tanggapan Fitri:

To: diktigroup@yahoogroups.com
Date: Fri, 30 May 2014 19:33:26 +0700
Subject: RE: [DG] NIDN Dokter Pendidik Klinis

Bisa, hanya saja untuk bisa diangkat jadi dosen tetap yang berNIDN mereka harus memenuhi persyaratan yang diatur pasal 24 ayat (2) dan pasal 25 ayat (2) UU no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yaitu :
– lulusan program profesi dokter dengan pengalaman kerja di klinik minimal 2 tahun bisa mengajar di program profesi dokter (program profesi dokter dan profesi dokter gigi)
– lulusan Program spesialis dokter dengan pengalaman kerja di klinik minimal 2 tahun bisa mengajar di program specialis (program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis)
Perlu diperhatikan:
Mereka tidak dibenarkan diangkat jadi dosen tetap di Fak Kedokteran Program Pendidikan Akademik (program Sarjana Kedokteran dan program Sarjana Kedokteran Gigi;program magister; dan program doktor) terkecuali memenuhi kualifikasi minimal yang ditetapkan UU no. 12 tahun 2012 pasal 18, 19 dan 20.
Mereka bukan PNS yang telah diangkat ke Jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis (yang telah diangkat dengan Permenpan & RB no.PER/17/M.PAN/9/2008) . Karena PNS dilarang memiliki jabatan rangkap. Pemangku jabatan fungsional dokter pendidik klinis bisa alih status ke jabatan fungsional dosen atau bisa diberi NUPN bila ditugaskan mengajar secara tetap di suatu Fakultas Kedokteran atau Rumah Sakit Pendidikan atau Wahana Pendidikan Kedokteran tertentu, atau sebagai dosen honorer atau dosen tamu tanpa homebase dan NUPN.
– Persyaratan NIDN silakan baca di Persyaratan Usulan Data Dosen yang terdapat di http://pdpt.dikti.go.id/
, selain berkas yang disebut dalam link tsb untuk dokter pendidik klinis wajib sertakan bukti pengalaman kerja minimal 2 tahun.

Rujukan:
A. UU no. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor
pasal 18
(3) Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat
Pasal 19
(3) Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
Pasal 20
(3) Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat
Program Profesi dan Program Spesialis.
Pasal 24
(1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
(3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.
(4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
(
5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 25
(1) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.
(2) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
(3) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu.
(4) Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
(5) Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 24 ayat 2
Ayat (2)
Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.
Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Pasal 25 ayat 2
Program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain program dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur profesional pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

B. UU no. 20 Tahun 2013tentang Pendidikan Dokter
Pasal 7
(5) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. program profesi dokter dan profesi dokter gigi; dan
b. program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis.
(6) Program profesi dokter dan profesi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana.

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit
Pasal 13
(1) Pendidikan Profesi di rumah sakit dilaksanakan setelah rumah sakit ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan.
3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebagai berikut:
a. mempunyai Dosen dengan kualifikasi Dokter dan/atau Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Semoga sudah cukup jelas, salam, Fitri