Dosen dengan Tugas Tambahan Sebagai Kepala UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)

Suara Hati dari Dosen yang menjabat sebagai Kepala UPT Perpustakaan, oleh pihak kampus ditolak  sebagai tugas tambahan sehingga tidak diberi honor yang sebenarnya menjadi haknya, padahal  produk hukum yang beredar jelas-jelas menetapkan Kepala UPT yang dijabat Dosen di kampus sendiri merupakan tugas tambahan.

Mohon maaf atas inisiatif sendiri saya tidak tayangkan nama lengkap dosen dan universitas yang dimaksud.


To: evaluasi-ps-dikti@yahoogroups.com
From: evaluasi-ps-dikti@yahoogroups.com
Date: Sat, 7 Jun 2014 11:38:12 +0700
Subject: [portal-informasi-pendidikan] Tugas Tambahan Dosen sebagai Ka. UPT

Salam

Yth Pak Winata dan bu Fitrii

Sori saya membuka lagi postingan lama bapak dan ibu pada 10 Desember 2013 yang lalu tentang Dosen Tugas Tambahan dan apakah dosen jadi Ka. UPT adalah sbg tugas tambahan

Untuk pembahayaran honor PNS ber jabatan fungsional dosen yang menjadi Kepala UPT ada dijelaskan pada Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan No: S-168/MK.02/2014, tanggal 13 Maret 2014. Di lampiran ditulis berapa OB yang dapat dibayar, bersumber dari PNBP masing-masing institusi. Jadi jelas jabatan tersebut adalah Tugas Tambahan dan berhak atas honorarium seperti dilampiran. Yang tidak boleh adalah menerima Tunjangan Jabatan Struktural, dan ini tidak mungkin karena di aplikasi sudah di blok.

Namun praktek di lapangan tidak mudah, seperti yang saya alami sbg Ka. UPT. Perpustakaan Universitas S.K. Saya menerima dan setuju untuk tidak mendapatkan Tunjangan Jabatan Struktural Eselon 3 karena clash dengan TunjangaJab Fungsional Dosen. Sudah saya coba untuk mendapatkan Honor Tugas Tambahan sesuai Surat Menteri Keuangan diatas, tapi hasilnya ditolak oleh Universitas (lewat jawaban Biro admin umum dan keuangan). Dengan alasan Rangkap Jabatan. Tetapi kenyataan dilapangan banyak Dosen yang mendapat keduanya, yaitu   tunjangan fungsional  ditambah honorarium sebagai kepala Badan, Lembaga  atau unit internal lainnya. Rasanya tidak fair.

Akhirnya solusi yang ditempuh adalah Ikhlas dan tetap bekerja dan berusaha dengan kepercayaan diatas langit ada langit, tempat keadilan.

Terima kasih

Dr. TAG
Ka. UPT.  Perpustakaan
Universitas S.K.

Diskusi di  tanggal 10 Desember 2013 antara Pak Winata dan Bu Fitri

To: evaluasi-ps-dikti@yahoogroups.com
From: wwira81@…
Date: Tue, 10 Dec 2013 10:47:20 +0800
Subject: Bls: [portal-informasi-pendidikan] Tunjangan Fungsional

Askm wr wb,
Sukses selalu Mba Fitri,Semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan atas segala aktivitas yg dilakukan ya Mba. Dan amal kebaikannya dalam melayani kebutuhan informasi dan pengetahuan seputar
dunia pendidikan tinggi melalui mailist ini dapat dijadikan ibadah dan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun akhirat. Amin,oh ya Mba, saya kemari lagi cuma ingin share dikit aja, masih terkait topik sebelumnya. kebetulan kemarin di kampus kita diadakan pelatihan jabatan fungsional dosen, dengan narasumber Bapak TS, SE., M. Si dari Biro Kepegawaian Setjen maka mengemuka lah pertanyaan tentang status dosen dengan tugas tambahan, eg. dosen yang menjabat sebagai Kepala UPT Perpustakaan, oleh Pak TS dikatakan bahwa jabatan Kepala UPT bukanlah tugas tambahan, melainkan jabatan struktural. jawaban ini tentu berbeda dengan ulasan sebelumnya yang saya terima dari Mba. Pada prakteknya, di berbagai PTN, kita melihat memang unsur dosen yang selalu ditunjuk sebagai Kepala Perpustakaan. nah, tentu saja dengan jawaban tersebut maka kesimpulan apakah kepala UPT Perpustakaan itu tugas tambahan atau tidak sekarang telah menjadi rancu.  mohon sekiranya pencerahan dari Ibu Fit, pada prinsipnya kami yang di bawah ini menerima saja apapun kebijakannya, namun alangkah elok apabila rasionalitas dan argumentasi hukum yang diproduksi oleh Dikti sebagai institusi hirarkis dapat menghasilkan kesefahamam yang terang benderang dan stabil, tidak simpang siur atau berbeda antar satu pejabat dengan pejabat lainnya sehingga pada level prakteknya, institusi di bawah dapat mengeksekusi kebijakan tersebut dengan arahan yang jelas.kiranya demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, terima kasih atas perhatian dan kontribusi Mba Fitri.Wassalamu’alaikum wr wb.
Winata

***

Yang di bawah adalah tanggapan saya di tanggal 10 Desember 2013 bahwa Kepala UPT di PT adalah tugas tambahan bagi dosen yang menjabat, saya berikan beberapa rujukan bahkan waktu itu belum ada S-168/MK.02/2014 yang secara jelas-jelas mencantumkan Kepala UPT sebagai tugas tambahan bagi dosen dan berhak terima honor.

—In evaluasi-ps-dikti@yahoogroups.com, <fitrith@…> wrote :

Kalo BUKAN TUGAS TAMBAHAN maka sudah terjadi pelanggaran MASSA karena PNS dilarang menduduki jabatan rangkap, apakah lantas semua jabatan kepala UPT harus diisi oleh NON dosen ? padahal Permendikbud tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja PTN membenarkan … ^_^

Pengertian UPT bisa baca di Kumpulan Permendikbud tentang Organisasi dan Tata kerja PTN

Sebagai contoh saya ambil Pemendikbud no. 86 Tahun 2013
Silakan baca pasal 108 tentang pengertian UPT dan pasal 113 tentang susunannya, ada kelompok jabatan fungsional (dosen termasuk di dalam kelompok ini, bukti dosen bisa menduduki UPT sebagai tugas tambahan)

Pengertian:

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan Perguruan Tinggi
(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
UPT  terdiri atas:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan selanjutnya:
Dalam struktur organisasi Perguruan Tinggi, jabatan dibagi atas yang struktural dan non struktural, jabatan dosen adalah jabatan fungsional, Peraturan Pemerintah PP no. 29 tahun 1997 telah melarang PNS menduduki jabatan rangkap, namun di satu pihak banyak jabatan struktural terutama di Perguruan Tinggi membutuhkan kehadiran Dosen, agar tidak terjadi pelanggaran maka terbitlah :

– SK Dirjen Dikti No 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri
Perhatikan pasal 14 butir e (itu adalah jabatan struktural dan non struktural yang boleh dijabat dosen sebagai tugas tambahan)
– Landasan penyusunan BKD dan EKD Dosen adalah SK di atas, pedoman BKD terbitan tahun 2010 yang masih berlaku sampai saat ini sudah cukup menjelaskan hal ini (baca hal 32 Lampiran Beban Kerja Dosen Tahun 2010)
– DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN
Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan.
Pimpinan Perguruan Tinggi:
1 Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur S
2 Pembantu Rektor, Wakil Sekolah Tinggi, Wakil direktur
3 Dekan, Direktur Pascasarjana
4 Pembantu Dekan
5 Ketua Jurusan, departemen, ketua unit pelaksana teknis

– Permendiknas no 67 Tahun 2008 , no. 24 Tahun 2010 dan terakhir no.33 tahun 2012 tentang pengangkatan pimpinan PTN Pasal 2 (ini special untuk tugas tambahan untuk Rektor/Ketua/Direktur)
dosen di lingkungan kemendiknas dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Fakultas

– Perpres no.65 Tahun 2007 tentang tunjangan dosen (di sini hanya jelaskan tugas tambahan yang berhak peroleh tunjangan tugas tambahan, bukan maksudnya hanya Rektor )

– Permenpan & RB no.17 Tahun 2013 dan Lampiran
Baca pasal 8 butir 19 s/d 26
Selain kepala laboratorium, Kepala UPT lainnya seperti Kepala Perpustakaan, TIK, LPPM dll memang tidak diperinci satu per satu di Permenpan & RB ini, maklum ini kan masih perlu diuraikan dengan juknis dari Mendikbud.
Sebelum juknis ditetapkan, juknis lama yaitu Kepmendiknas No 36/D/O/2001 Pasal 4(11) masih berlaku.
Pasal 4 (11)
Termasuk ke dalam pengertian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi :
a. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas/Institut, angka kredit
nya sama dengan Pembantu Rektor.
b. Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas/Institut,angka kreditnya sama dengan Pembantu Dekan.
c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan sekolah tinggi, angka kreditnya sama dengan Pembantu Ketua sekolah tinggi.
d. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkung-
an Akademi dan Politeknik, angka kreditnya sama dengan Pembantu Direktur.
e. Ketua dan Sekretaris Program Studi, angka kreditnya sama dengan Sekretaris Jurusan.

Dan berbagai Permendikbud tentang Organisasi dan Tata kerja PTN di Produk Hukum tentang Statuta PTN

Saya tidak berani mencap Bapak TS, SE., M. Si dari Biro Kepegawaian Setjen KURANG menguasai produk hukum, karena maybe beliau tidak menguasai maybe beliau paham hanya saja terjadi misunderstanding terhadap apa yang beliau uraikan.

Bila membutuhkan silakan print tulisan ini kirim ke Pak Taufan buat klarifikasi tanggapan beliau. Yang jelas dasar hukum yang saya berikan cukup KUAT menjelaskan kepala UPT bagi seorang dosen termasuk TUGAS TAMBAHAN.
Salam, Fitri