4 Dosen Jadi Tersangka, Penjualan Lahan Aset UGM Diduga Dikorupsi

RABU, 18 JUNI 2014

YOGYAKARTA, KOMPAS — Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan empat dosen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sebagai tersangka korupsi penjualan lahan milik universitas itu. Mereka diduga terlibat penjualan lahan UGM seluas 4.000 meter persegi.Penjualan itu dinilai tak sesuai prosedur dan merugikan keuangan negara. ”Berdasarkan bukti yang ada, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menetapkan 4 orang yang terlibat dalam penjualan lahan itu sebagai tersangka,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmadji, Selasa (17/6), di Yogyakarta.

Menurut Purwanta, keempat tersangka itu adalah S, mantan Ketua Yayasan Pembina Fakultas Pertanian (Faperta) UGM; Ty, pengurus Yayasan Pembina Faperta UGM; serta KS dan Tk, mantan pengurus Yayasan Pembina Faperta UGM. Mereka adalah dosen Faperta UGM. S berstatus guru besar UGM.

Kasus itu bermula dari pembelian lahan seluas 4.000 meter persegi di Dusun Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, pada 1963 oleh Panitia Pembangunan Gedung UGM. Tahun 2000, saat UGM melakukan penelusuran aset universitas, lahan itu tidak dilaporkan.

Lahan itu justru diklaim sebagai aset Yayasan Pembina Faperta UGM yang didirikan sejumlah dosen Faperta UGM. Pada 2003-2007, lahan itu dijual kepada sebuah pengembang. Di lahan itu kini berdiri perumahan kelas atas.

Menurut Purwanta, berdasarkan keterangan yayasan, harga jual lahan itu sekitar Rp 1,2 miliar. Uang hasil penjualan dipakai untuk kepentingan yayasan, antara lain untuk membeli lahan di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. ”Ada juga uang yang diduga masuk ke kantong pribadi pengurus,” ujarnya.

Sesuai penyidikan Kejati DIY, lanjut dia, lahan itu adalah aset UGM dan dibeli dengan uang negara. UGM adalah perguruan tinggi negeri sehingga aset itu tergolong sebagai milik negara. Prosedur penjualan lahan oleh Yayasan Pembina Faperta UGM diduga merugikan negara.

”Uang hasil penjualan seharusnya masuk kas negara,” ucapnya. Hingga Selasa, Kejati DIY telah memeriksa 20 lebih saksi dan menyita uang Rp 2 miliar milik sejumlah bekas pengurus dan pengurus Yayasan Pembina Faperta UGM. Ia menambahkan, tersangka diduga korupsi.

Kepala Humas UGM Wijayanti mengatakan belum menerima surat dari Kejati DIY terkait penetapan keempat dosen itu sebagai tersangka. Pimpinan UGM akan mencermati kasus itu lebih dulu sebelum bertindak.

Mengenai kepemilikan lahan yang jadi sumber masalah, Wijayanti mengatakan, lahan itu bukan aset UGM, tetapi aset Yayasan Pembina Faperta UGM. Namun, ia mengaku harus memastikan dulu apakah lahan itu dibeli dengan uang negara atau tidak. ”Lahan itu tak tercantum dalam daftar aset UGM. Saya harus mengeceknya lagi,” katanya.

Di Ambon, Koordinator Maluku Democratization Watch M Ikhsan Tualeka mengatakan, sejumlah kepala daerah di provinsi itu terindikasi kasus korupsi. Ada pula yang sudah ditetapkan jadi tersangka. ”Boleh dikatakan, korupsi di Maluku amat masif dan pelakunya adalah kepala daerah,” ucapnya. Ia meminta penegak hukum lebih tegas untuk menyelamatkan Maluku. (hrs/frn)

Sumber : http://print.kompas.com

Baca juga :

Jual Aset UGM, Tersangka Menjabat Ketua Majelis Guru Besar 

Tersangka Korupsi UGM Didesak Mundur