Lanjutan dari diskusi sebelumnya:

Kenapa Pegawai BUMN, PNS NON Dosen, Polri/TNI, Guru, Pejabat Negara dll Tak Bisa Peroleh NIDN ?

Timbul pertanyaan,  yang dibahas kan buat usulan NIDN baru, bagaimana dengan yang sudah memiliki NIDN namun ternyata berstatus Pensiunan PNS atau kemudian diangkat jadi Pejabat Negara atau Anggota Aktif Partai Politik apakah NIDNnya (status dosen tetapnya) lantas akan Dicabut? atau Bila menjadi TEMUAN Team PDPT Dikti akan dikenai Sanksi Pembinaan terhadap PT asal sama seperti Sanksi Pembinaan untuk Dosen berstatus  Guru ( Double Status) ? Kan tidak adil masak Dikti hanya hukum dosen yang rangkap guru tak hukum yang rangkap pejabat negara atau anggota parpol, kan sama-sama melanggar Peraturan Perundangan ?

Pertanyaan lanjutan tentang NIDN dari  anggota milis evaluasi dirangkumkan :

Apakah NIDN seorang dosen akan dicabut dengan berlakunya Permendikbud no. 84 tahun 2013 apabila mereka dalam status:
A ) Pensiunan PNS (bukan pensiunan Muda) yang sudah peroleh NIDN sebelumnya?
B ) Dosen tetap pemegan NIDN yang saat ini dalam status pejabat negara
C ) Dosen tetap pemegang NIDN yang saat ini adalah anggota aktif suatu partai politik

D ) Bila jadi Temuan, apakah Dikti akan menjatuhi Sanksi Pembinaan ke Kampus asal sama seperti Dosen merangkap Guru ?

Tanggapan saya:

A ) Pensiunan PNS (bukan pensiunan muda) yang sudah peroleh NIDN

Permendikbud no. 84 Tahun 2013 mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu 23 Juli 2013, dosen pensiunan PNS yang telah berusia 50 tahun apabila mereka telah peroleh NIDN sebelum tanggal 23 Juli 2013, mereka dibenarkan tetap memiliki NIDN selama mereka masih mengajar sebagai tenaga pendidik tetap (lulusan minimal S2, bekerja penuh waktu, BKD minimal 12 sks tercapai).

B ) Dosen tetap pemegang NIDN yang terpilih jadi pejabat negara:

yang termasuk pejabat negara menurut pasal 11 UU no. 43 tahun 1999 adalah:

Butir (1)
1 ) Presiden dan Wakil Presiden
2 ) Ketua , Wakil Ketua dan anggota MPR
3 ) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR
4 ) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung atau Ketua dan Wakil Ketua pada semua Badan Peradilan (Hakim yang berada di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan
Peradilan Agama).
5 ) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung
6 ) Ketua, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
7 ) Menteri dan Jabatan setingkat Menteri, wakil mereka
8 ) Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh
9 ) Gubernur dan Wakil Gubernur
10 ) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota
11 ) Pejabat lainnya yang ditentukan UU termasuk:
a. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
b. Ketua dan Wakil Ketu Komisi Yudisial
c. Hakim Pengadilan Pajak
d. Hakim Ad Hoc Peradilan Tindakan Pidana Korupsi
e. Hakim Ad Hoc pengadilan Niaga
f. Hakim Ad Hoc HAM
g. Hakim Ad Hoc pada Peradilan Perikanan
h. Hakim Ad Hc pada Perselisihan Perburuan
i. Hakim Mahkamah Syariah
j. dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundangan
Butir (2)
Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
Butir (3)
Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
Butir (4)
Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.
Penjelasan butir (3)

Yang dimaksud Pejabat Negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier, dan jabatan yang setingkat Menteri.

Dosen tetap pemegan NIDN yang saat ini dalam status pejabat negara

Dosen tetap yang berstatus PNS bila diangkat jadi pejabat negara harus mengundurkan diri  atau diberhentikan atau dikenakan  Pembebasan sementera dari jabatan Dosen Tetap (UU no. 17 tahun 2014 pasal 236 butir 2-3, PP no. 4 tahun 1976, Edaran Menpan no. 81/M.PAN/6/2002 , Edaran Kepala BKN no. 03/SE/1976, Edaran Sekjen Kemdikbud no. 23053/A4/KP/2013) , bila diangkat jadi pejabat struktural di luar Perguruan Tinggi harus mengundurkan diri atau ajukan pembebasan sementara jabatan dosen bila sudah bertugas sebagai dosen minimal 8 tahun, PP no. 37 Tahun 2009 pasal 18)

Dosen tetap Yayasan pemilik NIDN yang diangkat jadi pejabat negara juga harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari status dosen tetap, adapun produk hukum yang melarang mereka adalah PP dosen no. 37 Tahun 2009 pasal 1 butir 2 yang menetapkan Dosen tetap adalah  dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Rujukan:

– UU no.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 236 butir 1-3
Dilarang kerja sebagai PNS atau Pejabat atau Pegawai tetap di lembaga pemerintahan dan Memegang jabatan Struktural di PTS/lembaga pendidikan swasta
– UU no. no. 43 tahun 1999  jo no. 08 Tahun 1974  tentang Pokok-pokok kepegawaian
Pasal 11
Seorang Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara, di bebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Terkecuali diangkat jadi Kepala/Wakil Kepala Daerah harus memundurkan diri atau diberhentikan sesuai yang diatur dalam ka BKN no. 10 Tahun 2005)
– PP no. 37 Tahun 2009 tentang Dosen pasal 18
Wajib Mengundurkan diri apabila diangkat dalam jabatan struktural di luar Perguruan Tinggi (seandainya sudah bertugas sebagai dosen minimal 8 tahun bisa ajukan pembebasan sementrara selama memangku jabatan tersebut)
– PP no. 4 tahun 1976 tentang PNS yang diangkat jadi Pejabat Negara
– Edaran Menpan no.  81/M.PAN/6/2002 tentang PNS yang diangkat jadi Pejabat Negara
– Edaran Kepala BKN no.03/SE/1976tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara

– Surat Sekjen Kemdikbud no. 23053/A4/KP/2013 tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara.

C. Dosen tetap pemegang NIDN yang saat ini adalah anggota aktif dan/atau pengurus suatu partai politik

– Untuk Dosen tetap yang berstatus PNS harus mengundurkan diri atau diberhentikan, tidak ada pembebasan sementara bagi seorang PNS yang menjadi Anggota dan/atatu Pengurus Partai Politik
– PP no. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik (berlaku untuk Dosen dan Tendik yang berstatus PNS)
Surat Kepala BKN no. K.26-17/V.19-14/99  tentang PNS yang Menjadi Anggota Partai Politik atau di SINI
– Untuk Dosen tetap Yayasan tunduk pada  PP dosen no. 37 Tahun 2009   pasal 1 butir 2 yang menetapkan Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

D ) Bila jadi Temuan, apakah Dikti akan menjatuhi Sanksi Pembinaan ke Kampus asal sama seperti Dosen merangkap Guru ?

Setiap Pelanggaran Peraturan Perundangan tanpa pengecualian, bila jadi temuan InsyaAllah Pejabat Dikti yang berwenang akan melakukan  sanksi pembinaan.

Semoga bermanfaat,  Fitri.