Menteri Nasir: Jual Ijazah Palsu, 4 Kampus Dibekukan, Dua Rektor Dicopot

Kamis, 10 September 2015 | 19:10 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir mengaku sudah membekukan empat kampus di Jawa Timur yang dinilai menyalahi prosedur penyelenggaraan perguruan tinggi.Keempat kampus itu adalah Universitas PGRI Nusantara di Kediri, Universitas Ronggolawe di Tuban, IKIP PGRI di Jember, dan IKIP Budi Utomo di Malang. Bahkan, dia juga menuturkan telah memberhentikan rektor di Universitas Ronggolawe dan Universitas PGRI Nusantara.

“Kalau masalahnya ada di rektor, langsung kami berhentikan. Namun jika terbukti jual ijazah palsu, langsung kami tutup,” ujarnya saat berkunjung ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Kamis (10/9/2015).

Kampus tersebut ditutup karena pemerintah ingin mengintervensi penyelenggaraan perguruan tinggi sekaligus membenahi sistem pendidikan sesuai amanat undang-undang.

“Tidak ada toleransi. Perguruan tinggi yang terlibat jual beli ijazah palsu akan langsung kami tutup,” ujarnya.

Pekan lalu, di Singaraja, Bali, pihaknya bersama tim satgas ijazah palsu telah menangkap seorang rektor dan menutup kampusnya karena terbukti membuat ijazah palsu. Pihaknya mengaku terus berkomitmen membersihkan praktik pemalsuan ijazah yang merugikan masyarakat secara sistematis.

Satgas ijazah palsu yang dibentuknya bersama Kemenpan RB, Kepolisian, dan Kejagung akan terus mengidentifikasi kampus produsen ijazah palsu, serta melakukan verifikasi ijazah palsu PNS, anggota DPR, dan DPRD. Dia menilai, ijazah palsu erat kaitannya dengan perilaku korupsi yang terus diberantas di Indonesia. Sumber : Kompas

Baca juga :

Pejabat dan Anggota Dewan Karimun Jadi Korban Ijazah Palsu Unitomo Surabaya

Kamis, 10 September 2015 17:32 WIB
TRIBUNNEWS.COM, KARIMUN – Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap 1.600 ijazah palsu milik tiga perguruan tinggi swasta di Surabaya belum lama ini. Tak sedikit korbannya adalah pejabat di Pemerintah Kabupaten Karimun dan anggota DRPD Karimun, Kepulauan Riau.

“Kami menyita 428 lembar form S3 Universitas Merdeka Malang, 439 lembar form S3 Universitas Darul Ulum Jombang, dan 323 lembar form S2 Universitas Dr Soetomo Surabaya,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Hilman Thayib di Surabaya belum lama ini sembari menyebut bahwa praktik bisnis pemalsuan ijazah ini sudah berlangsung sejak 2007.

Seorang anggota DPRD Karimun, Anwar Abu Bakar, mengakui pernah belajar dan mendapatkan gelar MSi (Master of Science) di Universitas Dr Soetomo.

“Saya belum tahu kabar itu. Yang pasti, kalau memang benar begitu bearti saya juga korban. Yang pasti saya kuliah dan datang belajar ke sana,” kata Anwar Abu Bakar kepada wartawan di gedung DPRD Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (9/9/2015).

Sejumlah nama anggota DPRD Karimun lainnya ada juga yang mengenyam pendidikan tinggi Strata2 di Universitas Dr Soetomo. Kebanyakan mereka memilih tak berkomentar terkait hal itu. Bagi mereka gelar tersebut untuk lebih gagah dan tanpa ada maksud lain, semisal untuk kenaikan pangkat atau jabatan.

Sementara di Pemerintahan Kabupaten Karimun, gelar magister atau setara S2 saat ini sudah banyak dimiliki pegawai dan pejabatnya. Rata-rata gelar tersebut digunakan untuk keperluan persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan.

Sayangnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karimun, Kamarullazi, yang coba dikonfirmasi Tribun Batam kemarin tidak merespon dan telepon selulernya tak aktif.

Seorang pejabat di Pemkab Karimun yang coba dikonfirmasi soal gelar yang diperolehnya mengakui berasal dari Universitas Dr Soetomo.

“Di Pemkab Karimun memang banyak. Kalau saya waktu kuliah tahun 2009, masih tugas di Provinsi Kepri. Saya benar-benar kuliah dan datang ke kampus di Surabaya itu. Kalau benar pun saya hanya korban,” kata pejabat yang minta namanya dirahasiakan.

Tokoh masyarakat Kundur, Raja Zuriantias, mengatakan keabsahan gelar yang disandang anggota dewan berdampak pada kinerja dan jabatan mereka selama ini tidak sesuai harapan masyarakat.

“Kalau sekolahnya diduga palsu, lalu ditempatkan pada jabatan penting yang diemban, maka siap-siaplah kehancuran,” ujar Raja Zuriantias yang juga pernah menjadj anggota DPRD Karimun.