Pelaporan Dosen Dicermati

 25 September 2015

JAKARTA, KOMPAS — Pelaporan dosen tetap perguruan tinggi di pangkalan data pendidikan tinggi perlu diklarifikasi. Dari temuan di sejumlah perguruan tinggi yang bermasalah, persoalan bukan hanya karena rasio dosen dan mahasiswa yang tidak sesuai ketentuan, melainkan juga karena manipulasi data dosen tetap.

Ketua Tim Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Supriadi Rustad di Jakarta, Kamis (24/9), mengatakan, dosen tetap yang dilaporkan sejumlah perguruan tinggi yang bermasalah ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nama-nama yang dilaporkan sebagai dosen tetap di pangkalan data pendidikan tinggi sering tidak ditemui di kampus.

Supriadi mencontohkan, berdasarkan hasil klarifikasi pada Rabu kemarin di Kemristek dan Dikti, salah satu kampus bermasalah, STKIP Suluh Bangsa, tidak memiliki dosen tetap. “Ketua STKIP tidak mengenal seluruh dosen yang terdaftar di PDPT,” kata Supriadi.

Menurut Supriadi, pengecekan dosen perlu dilakukan pihak Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. Sebenarnya permintaan untuk mengecek dosen sudah dilakukan lama. Apalagi, pernah terindikasi guru yang memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan menjadi dosen tetap di perguruan tinggi.

Hanya di hilir

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia Edy Suandi Hamid mengatakan, penertiban perguruan tinggi bermasalah jangan hanya di hilir, seperti saat wisuda atau terkait penerbitan ijazah. Pemberian ijazah ialah ujung dari kegiatan belajar-mengajar dan pengakuan bahwa proses akademik untuk jenjang tertentu sudah selesai.

“Bagaimana dengan hulu? Ini proses yang tidak serta-merta dan berlangsung bertahun-tahun. Bagaimana pengawasan atas kinerja perguruan tinggi sebelum mereka mengeluarkan ijazah? Sungguh memprihatinkan jika sampai tidak terpantau dan tidak diketahui oleh institusi yang seharusnya mencermati jalannya pendidikan tinggi,” kata Edy.

Kemristek dan Dikti sudah memiliki pangkalan data pendidikan tinggi sehingga semestinya eksistensi perguruan tinggi dapat dilihat satu per satu. Tidak hanya itu, pemantauan juga dapat lewat mekanisme penilaian akreditasi. Akreditasi program studi, dan sekarang juga akreditasi institusi, rutin setiap lima tahun.

Edy mengakui, ada perguruan tinggi yang melenceng dari misi pendidikan dan pengawasan kurang. Temuan-temuan dari inspeksi mendadak oleh pemerintah harus dijadikan momentum untuk serius memperbaiki dunia pendidikan tinggi. (ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 September 2015, di halaman 12 dengan judul “Pelaporan Dosen Dicermati”.