KEAMANAN NUKLIR

Semua Pintu Masuk Wajib Memiliki Pemantau Radiasi

13 Mei 2016
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta semua pelabuhan laut dan bandar udara dilengkapi alat pemantau radiasi atau RPM guna mencegah masuknya bahan radioaktif secara ilegal. Langkah itu bukan untuk meniadakan pemanfaatan legal, melainkan menekan risiko penyelundupan bahan radioaktif untuk tindak kriminal atau terorisme.

“Di Sulawesi, teroris dari negara lain masuk menggunakan kapal nelayan dan bergabung dengan kelompok Santoso,” kata Nasir, Kamis (12/5), di Jakarta. Bukan tidak mungkin cara masuk yang tak dideteksi itu digunakan untuk membawa bahan berbahaya.

Nasir menyampaikan hal itu saat Konferensi Informasi Pengawasan 2016 yang diadakan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bertema “Membangun Sinergi Sistem Keamanan Nuklir Nasional untuk Menghadapi Aksi Kriminal dan Terorisme yang Melibatkan Zat Radioaktif dan Bahan Nuklir”. Kepala Bapeten Jazi Eko Istiyanto dan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Djarot S Wisnubroto juga hadir.

Jazi menuturkan, radiasi nuklir tak kasatmata sehingga harus menggunakan alat, salah satunya radiation portal monitor (RPM), guna mengetahui ada tidaknya radiasi nuklir pada benda-benda yang masuk ke wilayah RI dan apakah radiasi tersebut sudah melewati ambang batas keamanan dan keselamatan.

Saat ini, baru enam pelabuhan yang memiliki RPM. Bapeten memasang tiga RPM di Pelabuhan Belawan (Sumatera Utara), Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara), dan Pelabuhan Soekarno- Hatta (Makassar, Sulawesi Selatan). Adapun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memasang di Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur) serta Badan Pengusahaan Batam di Pelabuhan Batu Ampar (Batam, Kepulauan Riau).

Bapeten sedang memasang satu RPM di Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang, Jawa Tengah) dan menurut rencana diresmikan Presiden Joko Widodo, Juli 2016. Artinya, hanya ada tujuh pelabuhan ber-RPM hingga tahun ini. Padahal, Indonesia punya total 172 pelabuhan (di antaranya 4 pelabuhan utama dan 14 pelabuhan kelas I). Sementara itu, RPM sama sekali belum terpasang di lebih dari 200 bandara dan pos-pos perbatasan negara.

Khoirul Huda, Deputi Perizinan dan Inspeksi Bapeten, menambahkan, pemerintah merespons kondisi itu dengan menerbitkan surat berisi arahan Presiden Jokowi yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet dengan nomor B-201/Seskab/Polhukam/4/2016. Isinya arahan kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri agar RPM terpasang di semua pelabuhan internasional, bandara internasional, dan pos lintas batas negara guna mencegah zat radioaktif masuk- keluar secara ilegal.

Meski pemerintah sudah memberikan instruksi resmi, Khoirul ragu semua pintu masuk internasional sudah ber-RPM dalam waktu dekat. “Setidaknya butuh 10 tahun,” ujarnya.

Harga satu RPM bisa puluhan miliar rupiah. Namun, kata Khoirul, masalah utama bukan pada biaya pengadaan RPM, melainkan egosektoral tiap instansi. Salah satu hambatan adalah keengganan instansi memelihara dan mengoperasikan RPM. (JOG)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Mei 2016, di halaman 14 dengan judul “Semua Pintu Masuk Wajib Memiliki Pemantau Radiasi”.

BACA JUGA :

Bahan Berbahaya 

Indonesia Minim Alat Pendeteksi Radiasi Radioaktif

18 Maret 2016
BATAM, KOMPAS — Indonesia rentan jadi lokasi penyelundupan dan pengangkutan ilegal bahan radioaktif. Minimnya sarana memicu kerentanan itu.

Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Dedik Eko Sumargo mengatakan, Indonesia hanya punya enam pendeteksi radiasi (RPM) di pelabuhan. “Negara Asia Tenggara lain dengan laut lebih sempit dan pantai lebih pendek, punya puluhan RPM,” ujarnya dalam Sosialisasi Kebijakan Pengawasan terhadap Pengangkutan Bahan Radioaktif di Perairan Indonesia, Rabu (16/3), di Batam.

Indonesia punya empat pelabuhan laut utama dan 14 pelabuhan laut kelas I. Ratusan pelabuhan kecil, baik legal maupun ilegal, tersebar di puluhan ribu kilometer garis pantai.

Dengan keterbatasan sarana itu, sulit bagi Bapeten mengawasi pergerakan bahan radioaktif di Indonesia. Padahal, setiap pengangkutan bahan radioaktif wajib atas izin Bapeten.

Dalam 22 tahun terakhir, ada 2.331 pengangkutan radioaktif secara ilegal di seluruh dunia. Saat ini ada 1.390 metrik ton higly enriched uranium (HEU) dan 490 metrik ton plutonium. Seluruh bahan itu bisa untuk membuat 20.000 bom dengan kekuatan setara bom yang menghancurkan Hiroshima. “Semua itu harus diawasi,” ujar Dedik.

Pengangkutan bahan radioaktif paling banyak melalui laut, sementara Bapeten tidak punya kemampuan mengawasi perairan Indonesia. Karena itu, Bapeten bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk mengawasi kapal-kapal di perairan Indonesia. “Kemarin, Bapeten memperbaiki kesepakatan dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla),” ujar Deputi Perizinan dan Inspeksi Bapeten Khoirul Huda.

Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Barat Laksamana Pertama UK Agung mengatakan, Bakamla punya kewenangan mengawasi dan memeriksa kapal-kapal di perairan Indonesia. Ribuan kapal tersebut bisa mengangkut apa saja sehingga perlu diawasi. (RAZ)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Maret 2016, di halaman 14 dengan judul “Indonesia Minim Alat Pendeteksi Radiasi Radioaktif”.