Izin Dihentikan Sementara

Pendidikan Kedokteran Dimoratorium agar Fokus pada Peningkatan Mutu

13 Juni 2016
JAKARTA, KOMPAS — Izin pembukaan pendidikan kedokteran di perguruan tinggi dihentikan untuk sementara waktu. Pemerintah memilih untuk melakukan moratorium agar lebih fokus meningkatkan pendidikan kedokteran yang sudah ada.

”Ada izin pendidikan kedokteran tahun 2016 yang dibuka, itu memproses pengajuan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, pengajuan izin tidak dibuka dulu meski ada pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengajukan,” kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir dalam pembukaan Rapat Kopertis I-XIV di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Nasir, pendidikan kedokteran di PT unik karena untuk memproses izinnya mesti juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi kedokteran, seperti Konsil Kedokteran Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia. Karena itu, syarat yang ditentukan dalam pembukaan fakultas kedokteran harus terjamin dipenuhi, mulai dari dosen hingga rumah sakit pendidikan.

Nasir mengatakan, moratorium ditargetkan hingga tahun 2017 seiring dengan target upaya meningkatkan mutu sejumlah fakultas kedokteran (FK) yang terakreditasi C menjadi minimal B atau A. ”Moratorium FK sampai program studi ini sehat. Target tahun 2017 FK bisa jadi sehat. Kalau tidak sehat, jangan dulu. Kebijakan ini sudah saya sampaikan ke Ditjen Kelembagaan Kemristek dan Dikti,” katanya.

Penguatan mutu FK antara lain dari peningkatan program FK berakreditasi C menjadi B atau A serta peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran di suatu FK yang lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter.

Nasir menambahkan, ada pembahasan dengan pimpinan FK soal dokter layanan primer sesuai Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Menurut rencana, pembukaan dokter layanan primer diprioritaskan di FK yang berakreditasi A.

Rasio dosen

content
content

Terkait peningkatan mutu FK, Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Thomas Suyatno menyatakan, pihaknya mendukung. Namun, perlu ada pertimbangan. Sebab, implementasinya di lapangan tidak semudah yang diputuskan dalam kebijakan Kemristek dan Dikti.

Thomas menyoroti soal ketentuan rasio dosen akademik di FK 1:10 dan untuk dosen profesi kedokteran 1:5. ”Kami mengusulkan supaya rasionya jadi satu kesatuan saja antara dosen akademik dan profesi. Untuk memenuhinya berat, nanti terjadi bajak-membajak,” ujarnya.

Dalam pertemuan dengan pimpinan Kopertis seluruh Indonesia serta organisasi PTS dan penyelenggara PTS, Nasir mengatakan, perguruan tinggi di Indonesia harus punya komitmen tinggi untuk mengedepankan mutu agar menghasilkan lulusan yang berdaya saing. Karena itu, pemerintah meningkatkan sinergi dengan asosiasi perguruan tinggi swasta guna memiliki komitmen yang sama.

”PTS pun sama pentingnya dengan PTN dalam mencerdaskan anak bangsa. Untuk itu, sinergi perlu ditingkatkan. Kopertis harus memiliki hubungan baik dengan PTS di wilayahnya. PTS yang bermasalah diberi kesempatan untuk dibina. Adapun PTS yang sudah baik, ya, didampingi,” tuturnya.

Menurut Nasir, Kopertis sebagai perpanjangan tangan Kemristek dan Dikti di daerah harus menjalankan perannya dalam mendorong peningkatan mutu PTS. Hal itu termasuk bisa membantu PTS menyelesaikan masalah yang dihadapi, antara lain konflik antara yayasan dan perguruan tinggi yang masih sering terjadi.

Budi Djatmiko, Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, meminta agar peran Kopertis di wilayah dapat dirasakan PTS. Sebab, PTS pun sejatinya menyambut baik berbagai kebijakan peningkatan mutu yang dibuat pemerintah. ”Kami berharap bisa diajak untuk berdiskusi dulu jika ada PTS yang bermasalah sebelum sampai pada penutupan. Kami mendukung PTS jika memang sudah tidak bisa diperbaiki,” ujar Budi. (ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Juni 2016, di halaman 11 dengan judul “Izin Dihentikan Sementara”.