INDONESIA-TURKI

KBRI Turki Dampingi Mahasiswa yang Ditangkap

13 Juni 2016

JAKARTA, KOMPAS — Kedutaan Besar Republik Indonesia Ankara, Turki, langsung menghubungi kepolisian setempat begitu mendengar kabar seorang mahasiswa asal Indonesia ditangkap pada 4 Juni lalu. Mahasiswa itu, HLS, ditangkap otoritas keamanan Turki di Gaziantep, di apartemen yang disewa bersama beberapa mahasiswa Turki.

Demikian penjelasan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Jakarta, Minggu (12/6). “Hari itu juga (Sabtu, 4 Juni), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara menghubungi pihak kepolisian Gaziantep untuk meminta penjelasan mengenai penangkapan itu,”ujar Retno.

Dari sejumlah sumber diperoleh informasi, HLS ditangkap, karena diduga terlibat dalam kegiatan Hizmet. Hizmet adalah gerakan terlarang di Turki dalam pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Gerakan Hizmet diinspirasi pemikiran Fettulah Gullen, pendakwah dan kini tinggal di Amerika Serikat. Ankara menuduh gerakan Hizmet kental dengan tujuan politik.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, kepada staf KBRI HLS mengatakan menolak semua tuduhan yang dijatuhkan otoritas keamanan Turki. Penolakan HLS itu disampaikan dalam pemeriksaan.

Retno menambahkan, pada 7 Juni lalu, KBRI Ankara menemui jaksa yang menangani kasus HLS tersebut. “Dari jaksa kami mendapatkan informasi bahwa HLS dalam keadaan sehat,” ujarnya.

Menurut Retno, KBRI juga telah menyampaikan permintaan akses kekonsuleran dan bertemu dengan HLS. Instansi yang memberikan izin untuk itu adalah kementerian kehakiman.

Sementara menunggu izin diberikan, staf KBRI berkunjung ke penjara Gaziantep untuk memberikan baju ganti dan keperluan lainnya bagi HLS. “KBRI juga bertemu dengan pengacara yang akan mendampingi pemeriksaan HLS,” ujar Retno. KBRI Ankara terus memantau dan secepatnya melakukan pendampingan kekonsuleran.

Menurut Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Intan Ahmad, pihaknya sudah menandatangani surat edaran ke perguruan tinggi agar tak mengirimkan mahasiswa ke daerah yang berkonflik.

Kelompok teroris

Akhir Mei lalu, Presiden Erdogan secara resmi menyatakan gerakan Hizmet adalah kelompok teroris. Erdogan bahkan berjanji akan mengejar setiap anggota Hizmet dengan tuduhan hendak menggulingkan pemerintahan yang sah.

Penyataan Erdogan ini menempatkan Hizmet, yang berarti “pelayanan”, setara dengan Partai Pekerja Kurdistan yang bertempur di wilayah tenggara Turki untuk meminta otonomi yang lebih luas bagi suku Kurdi. Dengan menetapkan Hizmet sebagai organisasi teroris, Erdogan tampaknya akan menekan Washington DC agar segera mengekstradisi Fettulah Gullen.

“Kami tak bisa membiarkan siapa pun yang telah memecah belah negeri bisa lolos begitu saja,” seru Erdogan saat bertemu pendukungnya di kota pesisir Izmir, akhir Mei lalu, untuk meninjau latihan militer.

“Mereka akan kami seret ke pengadilan. Sebagian lari dan sebagian kami penjarakan. Mereka akan segera berhadapan dengan pengadilan,” tegas Erdogan. Dia menambahkan, kabinetnya telah menyetujui labelisasi anggota Hizmet dan seluruh pengikut Gullen sebagai kelompok teroris.

Gerakan Hizmet dan pengikut Gullen berkembang di lebih dari 100 negara. Gerakan ini aktif membangun sekolah swasta dan universitas. Mereka berinvestasi di lembaga keuangan, media massa, dan klinik kesehatan.

(REUTERS/JOY/ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Juni 2016, di halaman 1 dengan judul “KBRI Dampingi Mahasiswa yang Ditangkap”.