KASUS KELAS JAUH
Menristek dan Dikti Batalkan Hasil Pemilihan Rektor 

21 Juni 2016

MANADO, KOMPAS — Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir membatalkan hasil pemilihan rektor Universitas Negeri Manado, Sulawesi Utara, dengan alasan calon terpilih bermasalah. Pembatalan ini menuai reaksi.

Sekretaris Senat Universitas Negeri Manado Julius Lolombulan, Minggu (19/6), di Manado, mengatakan, surat pembatalan hasil pemilihan rektor Unima yang dibacakan pelaksana tugas rektor perguruan tinggi itu, Jamal Wiwoho, mengejutkan rapat senat, pekan lalu. Surat menyebutkan rektor terpilih, Harold Lumapow, bermasalah karena terlibat pembukaan kelas jauh S-2 Unima di Nabire, Papua Barat.

Karena itu, pemilihan rektor harus diulang. Harold juga mendapat sanksi berupa pembebasan tugas jabatan fungsional sebagai dosen.

Sebelumnya, Menristek dan Dikti memberhentikan Rektor Unima Philoteus Tuerah sehari jelang masa jabatannya berakhir, Mei lalu. Pemberhentian Tuerah dilakukan terkait pembukaan kelas jarak jauh di Papua.

Kewenangan

Julius mengatakan, Menristek dan Dikti mengabaikan proses demokrasi perguruan tinggi. Menurut dia, tuduhan kepada Harold sebagai pihak yang bersalah saat Unima membuka kelas jarak jauh S-2 berlebihan.

Kewenangan membuka kelas jarak jauh sepenuhnya berada di tangan Rektor Philoteus. Saat itu, Harold masih menjadi pembantu rektor. Julius menyatakan, kelas jarak jauh di Nabire berlangsung sejak 2013, tanpa ada teguran dan larangan dari Kemristek dan Dikti.

Harold mengatakan sanksi yang dijatuhkan terhadap dirinya tidak tepat. Ia merencanakan untuk menggugat keputusan itu melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN).

PNS biasa

Nasir mengungkapkan, hasil pemilihan rektor Unima yang dimenangi oleh Harold dibatalkan karena rektor terpilih tidak memenuhi syarat. Rektor terpilih yang tadinya Pembantu Rektor I telah dibebastugaskan dari jabatan fungsional sebagai dosen. Sanksi pembebastugasan sebagai dosen diberikan terkait dengan pembukaan kelas jauh S-2 Unima di Nabire.

Dengan demikian, Harold bukan dosen lagi, melainkan PNS biasa. Padahal, syarat untuk menjadi rektor adalah memiliki jabatan fungsional lektor kepala atau guru besar.

“Saya persilakan jika hendak mengajukan gugatan lewat PTUN. Keputusan kami sesuai dengan peraturan atau prosedur,” kata Nasir.

Menurut dia, pada awalnya, ketika berlangsung pemilihan rektor, Kemristek dan Dikti tidak melihat ada masalah. Namun, kemudian ada laporan masyarakat.

“Setelah ditelusuri dan dicek, dia telah melanggar undang-undang ketika menjabat Pembantu Rektor I,” kata Nasir.

Pelaksana Harian Rektor Unima Jamal Wiwoho yang juga Inspektur Jenderal Kemristek dan Dikti ditugaskan untuk membentuk panitia pemilihan rektor yang baru. Calon rektor harus dipastikan tidak bermasalah. (ELN/ZAL)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 21 Juni 2016, di halaman 12 dengan judul “Menristek dan Dikti Batalkan Pemilihan Rektor”.

Baca juga :

PRODI TAK BERIZIN

Enam Kasus Dilaporkan ke Kemristek dan Dikti

16 Mei 2016
JAKARTA, KOMPAS — Ada enam kasus terkait Universitas Negeri Manado yang dilaporkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Enam kasus itu antara lain pembukaan program studi bodong, yaitu Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dan pembukaan kelas jauh di kabupaten-kabupaten di Papua, khususnya Kabupaten Serui.

Stanley Ering, yang dahulu mengajar di Universitas Negeri Manado (Unima), adalah orang yang melaporkan kasus-kasus itu ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti). Menurut dia, pada 2011, Unima membuka Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM). Setelah berjalan lima tahun atau 10 semester, mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian akhir karena ternyata prodi ini tak terdaftar di Kemristek dan Dikti.

Ering, Minggu (15/5), menjelaskan, Unima juga secara tidak sah membuka kelas jauh di hampir seluruh kabupaten di Papua. Kelas jauh dibuka tanpa menyelenggarakan kegiatan akademik yang semestinya, yakni hanya berupa diklat selama sebulan.

Menristek dan Dikti Muhammad Nasir, Jumat lalu, membebastugaskan Rektor Unima Philoteus Tuerah. Hal ini dilakukan karena diduga ada proses perkuliahan di universitas itu yang melanggar ketentuan.

“Setelah mempelajari kasus di Universitas Negeri Manado, terlihat ada pelanggaran yang dilakukan rektor saat ini. Saya hari ini sudah menandatangani surat pembebasan tugas rektor sampai masalah ini jelas,” tutur Nasir.

Ia menunjuk Inspektur Jenderal Kemristek dan Dikti sebagai Pejabat Pelaksana Harian Rektor Unima. Menurut Nasir, keputusan itu diambilnya berdasarkan laporan masyarakat dan hasil kajian kementerian yang dipimpinnya (Kompas, 14/5).

Dari kelas jauh itu, menurut Ering, sebanyak 232 orang diwisuda pada 17 September 2015. Namun, hingga saat ini, mereka tidak menerima ijazah karena tidak memiliki rekaman data akademik di Kemristek dan Dikti sehingga ijazah tidak dapat dicetak secara daring. Ia menuturkan, hal yang paling krusial adalah Unima diduga mencetak ijazah palsu program pascasarjana.

Menarik

Mantan Rektor Unima Philoteus Tuerah, di Manado, Minggu, mengatakan, Unima telah menarik 34 ijazah magister pendidikan dan magister administrasi negara dari mahasiswa S-2 di Nabire, Papua. Penarikan ijazah ditempuh karena ada pelanggaran perkuliahan sejumlah mata kuliah yang dilakukan dosen Unima di Nabire tanpa sepengetahuan rektorat.

“Kami menarik ijazah itu karena sistem perkuliahan tidak wajar. Perkuliahan jarak jauh di Nabire juga tidak mendapat izin Menristek dan Dikti. Kami sudah melaporkan hal itu ke Kemristek dan Dikti, tetapi masih dipermasalahkan,” kata Tuerah.

Oleh karena itu, menurut dia, keputusan Menristek dan Dikti untuk membebastugaskan dirinya dari jabatan rektor tidak berdasar.

Tuerah menjadi Rektor Unima selama dua periode. Setelah terpilih pertama kali pada 2008, ia terpilih lagi sebagai rektor pada tahun 2012. Masa jabatan Tuerah berakhir Sabtu (14/5) dan akan digantikan oleh rektor terpilih, Harold Lumapow, yang menjabat sebagai Pembantu Rektor Satu.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Mei 2016, di halaman 12 dengan judul “Enam Kasus Dilaporkan ke Kemristek dan Dikti”.