Ada Sidak di Prosesi Wisuda di UNIAT

Screenshot_2016-06-27-15-30-16-1

Ahad, 26 June 2016 07:06 WIB

SPANDUK selamat datang terpampang di pintu masuk Padepokan Pencak Silat, Kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, kemarin (25/6). Hari itu, ratusan wisudawan dan wisudawati Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta, menunggu prosesi pelepasan resmi masa akhir studi mereka. Para orangtua, istri/suami dari para wisudawan/wisudawati yang hadir tampak ikut berbahagia.

Namun, prosesi bahagia hari itu agak terusik dengan kehadiran sekelompok orang yang berasal dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Siang itu, tim yang beranggotakan tujuh orang itu melakukan inspeksi mendadak. Pasalnya, proses wisuda tersebut ditengarai bermasalah. Hal itu berdasarkan temuan tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama (Diktis Kemenag) serta Kemenristek Dikti terhadap pelaksanaan Pendidikan dan Wisuda Universitas Islam Attahiriyah. Kehadiran tim itu meminta keterangan langsung dari pihak kampus terkait temuan mereka.

“Jadi awalnya kita temukan kalau ternyata surat undangan wisuda ini ditandatangani oleh ketua panitia, itu salah. Seharusnya oleh rektor sendiri,” terang Engkus Kuswanto, anggota tim Evaluasi Kinerja Akademik Kemenristek Dikti kepada Media Indonesia, kemarin.

Selain itu, kata Engkus, temuan pelanggaran lainnya yang berhasil dihimpun tim berupa ketidakcocokan antara data jumlah wisudawan dengan yang telah diverifikasi oleh Diktis dan jumlah wisudawan. Pasalnya, jumlah wisudawan yang terdaftar oleh universitas tersebut berjumlah 310, sementara Diktis ­sendiri menyatakan baru memverifikasi 72 wisudawan.

Selain itu, ditemukan pula wisudawan yang berasal dari luar kawasan kampus terdaftar di Jakarta, ikut diwisuda, yaitu 50 orang dari Riau, hingga 30 orang dari Sukabumi, Jawa Barat. Padahal, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, penyelenggara pendidikan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kelas jarak jauh.

Anggota tim sidak lainnya, Ibnu Amarudin yang berasal dari Tim Pengawas Pendidikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) menyatakan penyelenggaraan kelas jauh dapat berpotensi pencabutan sanksi program studi dan pencabutan izin operasional universitas terkait.

Wakil Rektor Universitas ­Islam Attahiriyah Jakarta, Ilyas ­Damarjati, berkukuh telah terjadi kesalahpaham­an. Dia juga menampik kampusnya menyelenggarakan kelas jarak jauh. “Kita sudah masukan ke Emis (Education Management Information System) sebanyak 500 mahasiswa, 200 di antaranya ialah dari wisudawan tahun lalu,” terang Ilyas.

Soal tudingan adanya kelas jarak jauh, kata Ilyas, wisudawan tersebut berasal dari pendidikan tahun lalu sebelum semuanya disentralisasi karena mendapat petunjuk dari pemerintah. “Oleh karena itu, kami akan minta waktu untuk menjelaskan semuanya setelah wisuda ini.”

Meski ada kecurigaan dari tim Kemenristek Dikti, kemarin prosesi wisuda itu tetap berlanjut tanpa menimbulkan keresahan di kalangan wisudawan. (Ric/I-1),

youtube share

Baca juga berita sebelumnya :

Rektor minta calon mahasiswa hati-hati memilih universitas