PTS Tutup karena Kurang Mahasiswa

Perkuliahan Sudah Tak Berjalan Beberapa Semester

2 Juli 2016

JAKARTA, KOMPAS — Perguruan tinggi swasta yang ditutup oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi umumnya secara sukarela mengajukan permintaan penutupan. Alasannya, proses perkuliahan sudah tidak berjalan selama beberapa semester dan mereka tidak bisa memperoleh mahasiswa baru.

Kepala Seksi Kelembagaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III DKI Jakarta Sri Mastuti mengatakan, pihaknya sudah memberikan kesempatan perguruan tinggi swasta (PTS) bermasalah tersebut waktu untuk berbenah. ”Akan tetapi, pada akhirnya para pengurus PTS memilih untuk menghentikan operasionalnya. Mereka datang ke Kopertis III dengan membawa surat permohonan penutupan,” ujarnya ketika ditemui di Jakarta, Jumat (1/7).

Salah satu PTS yang ditutup adalah Akademi Sekretaris dan Manajemen (ASM) Purnama yang didirikan pada 1971. Menurut Ketua Yayasan Purnama, Aminudin Tinit, ketika dihubungi secara terpisah, lembaga pendidikan tersebut sudah tidak mendapat mahasiswa baru selama lima tahun terakhir. Praktis, tak ada kegiatan operasional. ”Setiap tahun, yang tertarik mendaftar hanya satu-dua orang,” katanya.

Aminudin menjelaskan, sejak lima tahun lalu, para dosen di ASM Purnama satu per satu mengundurkan diri dan pindah bekerja di tempat lain hingga akhirnya tidak ada yang tersisa. Menurut dia, Yayasan Purnama sudah berupaya melakukan pembenahan pengelolaan. Mereka juga menggiatkan promosi agar para lulusan SMA sederajat dan orang yang hendak mengambil pendidikan lanjut mau mendaftar ke ASM Purnama. Akan tetapi, hasilnya nihil.

”Keputusan untuk menutup ASM Purnama adalah hal yang sangat logis,” tuturnya. Di samping itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) juga mengeluarkan aturan pembenahan perguruan tinggi sehingga menutup ASM Purnama adalah salah satu bentuk kepatuhan terhadap aturan.

Serupa dengan ASM Purnama, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Pembina Pendidikan Administrasi Niaga dan Negara (STIA Yappann) juga mengajukan permohonan penutupan dengan alasan tidak ada kegiatan operasional karena jumlah mahasiswa yang melamar semakin berkurang. Menurut Mastuti, mahasiswa Yappann yang tersisa pindah ke PTS lain. Saat ini mereka sedang dalam proses mengurus dokumen akademis.

Tutup paksa

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Suluh Bangsa ditutup paksa karena terbukti melakukan jual-beli ijazah serta pelaksanaan wisuda tanpa pemberitahuan kepada Kemristek dan Dikti. Diselidiki lebih lanjut, dari ratusan mahasiswa yang diwisuda, hanya 50 orang yang namanya masuk ke dalam laporan Kopertis.

”Penyelidikan membuktikan bahwa dari 50 orang tersebut, beberapa nama tak cocok dengan nomor induk mahasiswa yang ada di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT),” kata Mastuti. Serupa dengan Yappann, mahasiswa STKIP Suluh Bangsa yang terdaftar di PDPT dan masih aktif kuliah sedang dalam proses perpindahan ke PTS lain.

”Menghilang”

Selain PTS yang resmi ditutup, Kopertis III juga melakukan soft-delete, yaitu menghapus nama-nama PTS yang ”menghilang” dari masyarakat. Terdapat 10 PTS di DKI Jakarta yang masuk kategori tersebut.

Mastuti memaparkan, PTS-PTS ini sebelumnya aktif. Namun, selama beberapa tahun terakhir, mereka tidak pernah mengirim kabar kepada Kopertis III. Kopertis juga tidak bisa menghubungi mereka karena nomor kontak yang terdaftar sudah tidak aktif. Pengurusnya juga tidak diketahui keberadaannya.

Ketika petugas Kopertis mendatangi alamat PTS tersebut, gedungnya sudah beralih fungsi. Ada yang menjadi sekolah, gedung perkantoran, bahkan ada yang kosong.

Ia mengungkapkan, Kopertis III masih memberikan kesempatan bagi para pengurus PTS yang masuk dalam daftar soft-delete untuk segera datang menghadap dan membicarakan jalan keluar yang akan ditempuh. Jika mereka tetap ingin menjalankan kegiatan sebagai lembaga pendidikan, Kopertis bersedia melakukan pembinaan. Jika mereka memilih ditutup, Kopertis akan melakukan secara resmi.

Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M Budi Djatmiko mengatakan, penutupan 101 PTS merupakan langkah tegas yang didukung Aptisi

PTS Butuh Pendampingan

Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) M Budi Djatmiko menyatakan, pihaknya pro pada kualitas pendidikan tinggi, tetapi perlu diberikan kesempatan kepada PTS untuk berbenah melalui pendampingan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kopertis, serta Aptisi secara sungguh-sungguh.

“Yang jauh lebih penting apa solusinya? Bukan hanya saling menyalahkan. PTS butuh uluran tangan pemerintah untuk mengejar kualitas. Beda dengan PTN yang umumnya lebih berkualitas karena semuanya dibiayai pemerintah,” ujar Budi.

Budi menambahkan, PTN mestinya lebih diarahkan untuk mencapai perguruan tinggi berkelas dunia, mengembangkan riset dan inovasi, serta banyak mengembangkan program S-2 dan S-3. Selain itu, juga fokus untuk meningkatkan pendidikan tinggi di daerah terpencil dan terluar serta kawasan Indonesia timur. “Jangan kebalikannya, malah fokus mengembangkan S-1. Yang ini sebenarnya bisa diperkuat oleh PTS,” ujar Budi.

”Kami memang meminta kepada pemerintah supaya ada kesempatan untuk dibina terlebih dahulu jika ada PTS yang bermasalah. Ternyata ada 101 dari 243 PTS yang menyatakan tidak sanggup, ya, lebih baik ditutup saja,” ujar Budi yang juga Ketua Pembina Yayasan Universitas Narotama Surabaya. (DNE/ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 2 Juli 2016, di halaman 11 dengan judul “PTS Tutup karena Kurang Mahasiswa”.