Bantuan Pemerintah Daerah Dihentikan

Perguruan Tinggi Kesulitan

9 Juli 2016

JAKARTA, KOMPAS — Ketentuan yang meminta pemerintah daerah untuk tidak mengucurkan bantuan dana kepada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi milik pemerintah daerah dipertanyakan. Dukungan dana dari pemerintah daerah dinilai tetap diperlukan.

Perguruan tinggi masih membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah akibat keterbatasan kucuran dana dari pemerintah pusat. Pendanaan dari pemerintah daerah dinilai dapat membantu peningkatan mutu dan layanan pendidikan tinggi di masing-masing wilayah.

Patdono Suwignjo, Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kemristek dan Dikti, Jumat (8/7), mengatakan, ada ketentuan yang belum sinkron antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebaliknya, dalam UU tentang Pendidikan Tinggi, ada ketentuan bahwa sumber dana untuk perguruan tinggi juga bisa didapat dari pemerintah daerah, selain dari pemerintah pusat dan masyarakat.

”Ada ketentuan yang belum sinkron mengenai dukungan dana dari pemerintahan daerah untuk PT, terutama PT milik pemerintah daerah,” ujar Patdono saat dihubungi dari Jakarta.

Akibatnya, menurut dia, kucuran dana ke PT yang dimiliki pemerintah daerah terhenti. Situasi ini mengancam keberlanjutan layanan PT tersebut kepada masyarakat. ”Kondisi ini bisa muncul karena kucuran dana dari pemerintah daerah ke PT menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2015. Bantuan akhirnya dihentikan,” ujar Patdono.

Menurut dia, ketiadaan dukungan dana dari pemerintah daerah untuk PT di daerah dirasakan terutama oleh pengelola akademi komunitas yang didirikan pemerintah daerah. Dalam UU Pendidikan Tinggi ditetapkan bahwa tiap kabupaten/kota minimal memiliki satu akademi komunitas untuk menyiapkan tenaga terampil jenjang diploma 1 dan diploma 2. Para tenaga terampil ini diharapkan mengisi kebutuhan tenaga kerja industri atau usaha yang berkembang di daerah tersebut.

Pada 2013, ada sekitar 40 akademi komunitas yang didirikan pemerintah. Namun, saat ini hanya lima akademi yang mendapat izin karena memenuhi ketentuan. Meskipun sudah ada dukungan dari Kemristek dan Dikti, pendirian akademi komunitas juga harus memperoleh dukungan pemerintah daerah dalam pendanaan, lahan, gedung, hingga hubungan dengan dunia industri.

BOPTN

Masalah akibat pemerintah daerah yang dilarang mengucurkan bantuan ke PT juga disampaikan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Sutarto Hadi dalam rapat dengar pendapat umum Forum Rektor Indonesia dengan Komisi X DPR beberapa waktu lalu. Menurut dia, kucuran dana pemerintah pusat belum mencukupi. Alokasi dana bantuan operasional PTN (BOPTN) dari APBN sekitar Rp 16 miliar tidak memadai untuk 26.000 mahasiswa.

”Kami mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ataupun mengirim dosen untuk studi lanjut S-2 dan S-3. Namun, sejak ada peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 yang mengatur bahwa hibah bantuan sosial dari APBD tidak boleh diberikan terus-menerus, bantuan terhenti,” kata Sutarto.
(ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 9 Juli 2016, di halaman 12 dengan judul “Bantuan Pemerintah Daerah Dihentikan”.