Anggaran Dipangkas, Sertifikasi Dosen Terancam tak Dibayarkan

Anggaran Dipangkas, Sertifikasi Dosen Terancam tak Dibayarkan
Kamis, 11 Agustus 2016 09:25

JawaPos.com SOLO – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenrisekdikti) saat sedang harap-harap cemas. Mereka terancam tidak memiliki uang untuk membayar tunjangan sertifikasi dosen (serdos) yang lulus tahun ini. Pemicunya adalah pemangkasan anggaran.

Dirjen Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti menuturkan sampai sekarang memang belum ada pembahasan final soal pemangkasan itu. “Memang ada kemungkinan yang dipangkas anggaran untuk serdos,” katanya di sela mendampingi Menristekdikti Muhammad Nasir meresmikan RS Pendidikan Universitas Sebelas Maret Solo (UNS) kemarin (10/8).

Mantan Wakil Menteri Kesehatan itu menjelaskan putusan final soal anggaran serdos untuk peserta 2016 akan segera disampaikan. Dia mengatakan sebelumnya ada angin segar, saat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan suntikan anggaran Rp 1 triliun lebih ke Kemenristekdikti. Tambahan anggaran itu diantaranya untuk membayar serdos dan tunjangan kehormatan guru besar sekitar Rp 500 miliar.

Ghufron berharap para dosen yang sudah lolis serdos dan yang ikut tahap kedua tahun ini tidak cemas. Sebab tunjangan serdos itu adalah hak dosen. “Diberikan terhitung sejak surat sertifikasu keluar,” katanya. Jika tahun ini tidak ada anggaran untuk membayar, akan dialokasikan di tahun depan. Sehingga pembayarannya akan dirapel. Besaran tunjangan serdos sama dengan gaji pokok dosen PNS.

Guru Besar kesehatan masyarakat UGM itu menuturkan tahun ini kuota serdos dibuka untuk 10 ribu orang. Gelombang pertama untuk 6.000 orang dosen sudah terisi. Sat ini sedang dibuka proses pendaftaran tahap kedua untuk mengisi sisa kuota 4.000 orang. Proses sertifikasi dilaksanakan di kampus yang ditunjuk Kemenristekdikti.

Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan saat ini DPR sedang reses. Sehingga perkembangan terbaru soal pemangkasan anggaran Kemenristekdikti belum disampaikan ke Komisi X. Selain itu saat ini pemerintah juga berhak memindah atau realokasi anggaran tingkat tiga di satuan kerja (satker) tanpa melibatkan DPR.

“Saya berharap pemangkasan itu tidak mengorbankan alokasi tunjangan dosen,” jelas dia.

Jika ingin melakukan pemangkasan anggaran, bisa menggunakan alokasi belanja lainnya. Atau juga membatalkan proyek-proyek fisik yang belum tender.(wan/JPG)