Pertahankan Anggaran Riset

Pemangkasan Diusulkan Sesuai Prioritas

13 Agustus 2016

JAKARTA, KOMPAS — Pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga negara diharapkan tidak diberlakukan terhadap kegiatan riset dan pelayanan publik terkait kebencanaan. Pemangkasan diusulkan berdasarkan prioritas, bukan disamaratakan persentasenya di semua instansi.

“Saat ini ada instruksi semua kegiatan di LIPI dihentikan karena sedang dihitung mana yang harus dipotong. Dana penelitian sudah sangat kecil, hanya sekitar 0,08 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Kalau ini dipotong lagi, habis kegiatan penelitian kami,” kata Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto, Jumat (12/8), di Jakarta.

Pemangkasan anggaran telah berdampak dengan kegiatan riset sejak beberapa tahun terakhir. “Tahun lalu, misalnya, jatah ke lapangan saya dipangkas tinggal 6 hari selama satu tahun dari jatah sebelumnya 14-20 hari. Ini tidak masuk akal bagi kegiatan penelitian lapangan, terutama yang lokasinya jauh,” ucap Eko.

“Seharusnya bisa dibedakan, mana perjalanan dinas bagi riset dan perjalanan dinas yang lain. Masalahnya, kini semua disamaratakan sehingga amat berat bagi para peneliti lapangan,” ujarnya.

Eko menambahkan, alokasi anggaran untuk LIPI selama ini sudah sangat kecil jika dibandingkan dengan instansi lain. Oleh karena itu, Eko mengusulkan pemotongan anggaran tidak diberlakukan berdasarkan persentase yang sama di setiap lembaga.

Keluhan yang sama diungkapkan peneliti dari Balai Pengkajian Dinamika Pantai-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP-BPPT), Widjo Kongko. “BPPT akan dipotong anggarannya 10 persen. Jelas itu akan amat berpengaruh pada program kegiatan yang berjalan. Di banyak negara, jika ekonomi memburuk, akan ada rasionalisasi anggaran. Namun, anggaran riset semestinya dipertahankan,” ujarnya.

Terkait dana riset di luar APBN, menurut Eko, itu bersifat amat personal. “Kemampuan peneliti beragam untuk mengakses dana dari luar. Dana dari luar biasanya dihitung sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak) sehingga banyak peneliti keberatan karena insentif yang didapat amat rendah,” ujarnya.

Pemangkasan anggaran diberlakukan sejak pertengahan tahun ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang penghematan belanja kementerian atau lembaga. Itu karena melemahnya kondisi ekonomi negara.

Berdasarkan data Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti), anggaran indikatif 2017 bagi LIPI sebesar Rp 1,1662 triliun, turun dari alokasi 2016 yang Rp 1,1783 triliun. Adapun anggaran indikatif 2017 BPPT sebesar Rp 949,1 miliar dari tahun 2016 sebesar Rp 977,1 miliar.

Pelayanan publik

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya mengatakan, pemangkasan anggaran itu kemungkinan akan berdampak pada kegiatan riset dan kegiatan swakelola lain, seperti lokakarya. Misalnya, sekolah lapang iklim bagi petani, yang harusnya dilakukan bulan Desember, akan dihentikan.

“Namun, untuk kegiatan yang sudah dikontrakkan dan selesai lelangnya, kami tidak bisa membatalkan lagi anggarannya karena melibatkan pihak ketiga. Hingga saat ini, hampir 80 persen pekerjaan di BMKG yang sudah selesai lelangnya,” ujarnya.

Menurut Eka, BMKG juga akan tetap memprioritaskan dana untuk layanan publik terkait kebencanaan.

“Anggaran untuk jaringan peringatan dini tsunami dan alat-alat pemantau gempa harus tetap berjalan. Kalau itu dihentikan, jika ada gempa terjadi pada Desember, misalnya, tetap harus diinformasikan kepada publik. Kami harus senantiasa siaga untuk memberi sistem peringatan dini tsunami yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” ujarnya.

Di Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), pemangkasan anggaran terutama akan berdampak terhadap kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

“Untuk dana cadangan penanggulangan bencana, khususnya dana siap pakai kondisi darurat, akan dipertahankan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. (AIK)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Agustus 2016, di halaman 14 dengan judul “Pertahankan Anggaran Riset”.