Kopertis Wilayah I Lakukan Verifikasi Legalitas Badan Penyelenggara PTS Se-Sumatera Utara

17 August 2016

Sebanyak seratus lima badan penyelenggara PTS hadir untuk memenuhi undangan Kopertis Wilayah I dalam rangka sosialisasi sekaligus verifikasi legalitas badan penyelenggara PTS di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Hotel Niagara, Prapat, Simalungun, Sumatera Utara, 12-13 Agustus 2016 lalu.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pendataan seratus dua puluh lima PTS (jumlah ini bertambah menjadi 139) di wilayah Sumatera Utara, yang terindikasi legalitasnya tidak sah. Pada umumnya, penyebab hal ini karena ketidakpahaman pengurus badan penyelenggara terhadap aturan mengenai tata cara perubahan badan penyelenggara PTS, termasuk pemahaman terhadap sanksinya jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi

Adanya ketentuan perubahan badan penyelenggara ini diingatkan kembali oleh Sakti Nasution, Kabag Hukum, Kerja Sama dan Layanan Informasi Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti pada acara sosialisasi mengenai aturan perubahan badan penyelenggaraan ini. Pada saat ini ketentuan tersebut diatur dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin PTS.

Sementara itu, proses verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen-dokumen penting. Mulai dari surat keputusan izin pendirian PTS awal dari kementerian, akta notaris pendirian awal badan penyelenggara, akta notaris perubahan terakhir badan penyelnggara, surat pengesahan pendirian awal badan penyelenggara dari Kemkumham dan surat keputusan dari Kemkumham mengenai pencatatan perubahan terakhir badan penyelenggara.

Dari hasil verifikasi tersebut banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian nama badan penyelenggara pada surat keputusan izin pendirian PTS awal, yang dikarenakan pengesahan pendirian awal badan penyelenggara dari Kemkumham belum diurus dan ketika pengurusan dilakukan, nama badan penyelenggara tidak dapat diregistrasi karena ada kesamaan nama.

Selain itu, perubahan badan penyelenggara PTS ini juga karena adanya alih kelola ke badan penyelenggara lain, atau karena adanya perubahan bentuk badan penyelenggara, bahkan ada yang disebabkan karena salah ketik sehingga terjadi perbedaan nama pada izin Kementerian dengan pengesahan badan hukum dari Kemenkumhan.

Koordinator Kopertis Wilayah I, Dian Armanto pada sambutan pembukaan kegiatan ini, menyampaikan harapannya agar badan penyelenggara dapat memanfaatkan kesempatan ini. Menurut guru besar UNIMED ini “kegiatan verifikasi ini merupakan “amnesty” dari Kemenristekdikti dalam rangka menyelesaikan legialitas dan status badan penyelenggara PTS di Sumatera Utara.”

Hasil verifikasi legalitas badan penyelenggara PTS di Kopertis Wilayah I yang diselenggarakan selama dua hari di tepian Danau Toba ini akan menjadi bahan pertimbangan Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti untuk diteruskan kepada Menristekdikti.

Adapun tim verifikator terdiri dari Mahriyuni Sekretaris Kopertis Wilayah I beserta jajarannya. Sementara dari Kemenristekdikti Polaris Siregar, Kabag Advokasi Hukum Biro Hukum dan Organisasi, Henry Tambunan Kasubdit Pengendalian Perguruan Tinggi berserta 16 orang anggota tim lainnya.

Vivi
Foto: Humas Koperti Wilayah I