RKA-K/L 2016 – Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menristekdikti tentang Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

screenshot_2016-09-13-19-31-31-1
Komisi/AKD: Komisi 10, Tanggal Rapat: 21/Jul/2016,  Ditulis Tanggal: 23/Aug/2016

Mitra Kerja: Menristekdikti 
 Screenshot_339
Pada 21 Juli 2016, Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kemenristekdikti RI membahas tentang Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2016 dan Pagu Indikatif RAPBN 2017.

Rapat Kerja (Raker) dipimpin oleh Abdul Fikri Faqih dari Jawa Tengah 9 . Rapat dimulai pukul 20.22 WIB. Raker dihadiri oleh 33 dari 52 anggota Komisi 10 yg mewakili seluruh unsur fraksi di DPR RI.

Paparan Kemristejdikti, Respon Komisi X DPR, Respon Kemristekdikti dan kesimpulan Rapat tentang Rencana Kerja dan Anggaran TA 2017 Kemenristekdikti RI

Kesimpulan :

Pagu indikatif RAPBN TA 2017 Kemenristekdikti RI mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut :

  1. Rujukan dari Surat Bersama (SB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 0163/M.02/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 dengan pagu sebesar Rp38.019.417.586.000.
  2. Rujukan dari Surat Menkeu No: S-549/MK.02/2016 tertanggal 30 Juni 2016 dengan pagu sebesar Rp38.690.073.351.000.
  3. Rujukan dari Surat Menkeu No: S-615/MK.02/2016 dengan pagu sebesar Rp40.441.473.251.000.
  4. Kenaikan Pagu pada tanggal 13 Mei 2016 sampai tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp2.422.055.665.000.
  • Terhadap pagu sebesar Rp38.690.073.251.000 berdasarkan Surat Menkeu No: S-549/MK.02/2016 tertanggal 30 Juni 2016, Kemenristekdikti RI tidak mengusulkan program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana PTN.
  • Melalui Surat Menristekdikti No; 95/M/VII/2016 tanggal 13 13 Juli 2016 perihal penyampaian kebutuhan tambahan anggaran TA 2017 ke Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas, Kemenristekdikti RI mengajukan usul kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp24.009.225.771.000 (dua puluh empat triliun sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang direncanakan untuk menambah beberapa program yaitu:
  1. Tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar sebesar  Rp1.057.453.571.000.
  2. BOPTN dan BPPTN-BH sebesar Rp4.200.000.000.000.
  3. Beasiswa Bidikmisi sebesar Rp718.199.200.000.
  4. Beasiswa PPA sebesar Rp336.000.000.000.
  5. Revitalisasi LPTK sebesar Rp474.000.000.000.
  6. Beasiswa dosen S2 dan S3 Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri(LN) sebesar Rp543.573.000.000.
  7. Penyelesaian pembangunan sarana dan Prasarana PTN sebesar Rp16.400.000.000.000.
  8. Program hibah pembinaan PTS sebesar Rp280.000.000.000.
  9. Total keseluruhannya sebesar Rp 24.009.225.771.000.
  • Terhadap perubahan pagu indikatif RAPBN TA 2017 Kemenristekdikti RI menjadi sebesar Rp40,441 triliun. Komisi 10 DPR RI belum menyetujui baik untuk pagu maupun alokasi anggaran di masing-masing unit utama dan programnya karena masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Untuk sementara, Komisi 10 DPR RI memberikan pandangan guna dijadikan bahan pembuatan Nota keuangan RAPBN TA 2017 di antaranya yaitu:
  1. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk program prioritas di antaranya:
  • Beasiswa Bidikmisi, PPA dan ADik.
  • Beasiswa SM3T dan PPGT.
  • Beasiswa KNB (termasuk kerjasama kelembagaan DN/LN).
  • BOPTN dan BPPTN-BH.
  • SNMPTN dan SBMPTN.
  • LPTK yang direvitalisasi.
  • Beasiswa Dosen S2/S3 DN/LN
  • Pelaksanaan program hibah pembinaan PTS
  • Peningkatan sarana dan prasarana PT.
  • Pengabdian masyarakat.
  • Pengelolaan pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas.
  1. Meminta Kemenristekdikti untuk melakukan exercise kembali dengan menggunakan pagu Rp40,441 triliun yang mengalokasikan  beberapa program yang belum diusulkan sebagaimana dimaksud pada angka dua dan meningkatkan alokasi anggaran untuk beberapa program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada sebelumnya.
  1. Mendorong Kemenristekdikti RI untuk lebih pro aktif melakukan pembahasan program-program prioritas dan kebutuhan anggaran dengan Kemenkeu RI dan Bappenas RI agar pagu definitif APBN TA 2017 sekurang-kurangnya sama dengan APBN TA 2016 sebesar Rp40,627 triliun.
  • Terhadap usul kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp24 triliun sebagaimana dimaksud pada angka 3. Komisi 10 DPR RI akan membahas lebih lanjut setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas.
  • Komisi 10 DPR RI dan Menristekdikti RI sepakat akan mengadakan Raker kembali setelah Presiden RI menyampaikan Nota Keuangan RAPBN TA 2017 dengan agenda pendalaman terhadap penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya.

Paparan Kemristekdikti, Respon Komisi x dan Kemristekdkti, serta kesimpulan rapat tentang RAPBN TA 2017 Kemenristekdikti RI selengkapnya bisa baca di SINI