26 Oktober 2016

SLEMAN, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku menemukan indikasi adanya masalah terkait pemilihan rektor di sejumlah perguruan tinggi negeri. Namun, demi kepentingan penanganan perkara, lembaga ini belum bersedia merinci jenis masalah dan PTN yang mengalami masalah tersebut.

“Ada indikasi, tetapi jangan diungkapkan di sini. Kalau kami menangani suatu perkara, masak kami ungkapkan di sini,” ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Selasa (25/10), dalam Seminar Nasional Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Agus, dengan adanya informasi tentang pemilihan rektor yang kurang transparan, KPK akan ikut mengawasi proses pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri (PTN). Pengawasan terhadap pemilihan rektor PTN merupakan salah satu kewajiban KPK. “Kami sudah mendengar ada pengangkatan rektor yang kurang transparan,” kata Agus.

Karena itu, KPK merencanakan untuk bertemu dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) guna membahas masalah terkait pemilihan rektor PTN. “Pak Menterinya (Menteri Ristek dan Dikti Muhammad Nasir) mau bertemu untuk bicara soal itu dan memperbaiki sistemnya,” ujar Agus.

Muhammad Nasir terkejut mendengar informasi pimpinan KPK. Nasir yang hadir dalam acara itu langsung mengonfirmasi persoalan itu kepada Agus. “Saya terkejut, terus terang, selama ini saya belum pernah mendengar KPK bicara itu. Jika memang ada persoalan hukum, silakan KPK masuk,” kata Nasir.

Nasir juga meminta KPK ikut mendampingi pemilihan rektor agar prosesnya berjalan transparan di semua PTN.

Tujuh PTN

Dalam kesempatan terpisah, anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Ahmad Alamsyah Saragih, menuturkan, ORI sudah menerima informasi dari setidaknya tujuh PTN di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, mengenai dugaan suap pemilihan rektor. Menurut dia, dari informasi itu muncul nama-nama yang sama, yakni petinggi salah satu partai politik serta oknum di Kemristek dan Dikti.

Alamsyah menuturkan, dalam pemilihan di tiga PTN, pemberi informasi mengungkapkan bahwa sudah terjadi penyerahan uang. “Besarnya bervariasi, antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 5 miliar. Hal yang dikhawatirkan adalah jika kemudian ada kelanjutan berupabrokering (percaloan) proyek-proyek di kampus,” paparnya.

Menurut dia, ORI kesulitan menindaklanjuti informasi itu karena para pemberi informasi tidak bersedia membuat aduan secara resmi ke ORI. Karena itu, ORI akan mendalami informasi tersebut dalam kerangka memberikan masukan kepada Kemristek dan Dikti.

Alamsyah mengatakan, tidak tertutup kemungkinan ORI bekerja sama dengan Polri untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

Belum ada laporan

Berbeda dengan pernyataan dari anggota ORI itu, Inspektur Jenderal Kemristek dan Dikti Jamal Wiwoho mengatakan, sejauh ini belum ada laporan mengenai dugaan suap untuk mendapatkan suara Menristek dan Dikti dalam pemilihan rektor PTN. Menurut dia, laporan-laporan terkait pemilihan rektor dari masyarakat, dosen, atau peserta pemilihan rektor memang ada, tetapi semata-mata menyangkut proses pemilihan, mulai dari penjaringan hingga penetapan, bukan suap. “Jika ada laporan-laporan terkait proses pilrek (pemilihan rektor), kami akan memverifikasinya dan menyelidiki kebenarannya. Kami juga selalu melaporkannya kepada Menteri,” kata Jamal, Selasa malam.

Dari Medan, Rektor Universitas Sumatera Utara Runtung Sitepu meminta pihak yang menuding dirinya melakukan suap dalam pemilihan rektor membuktikannya secara hukum. Ia sangat menyesalkan isu yang terus diembuskan, tetapi tidak ada upaya pembuktian hukum. “Satu rupiah pun uang saya tidak keluar untuk mendapatkan jabatan rektor ini. Itu hanya informasi bohong yang diembuskan pihak yang tidak siap menerima kenyataan,” ujarnya.

Runtung terpilih menjadi Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2016-2021 pada 21 Januari lalu. Ia memperoleh suara terbanyak dari Majelis Wali Amanat USU saat dilakukan pemungutan suara di Kantor Kemristek dan Dikti, di Jakarta. Runtung lalu dilantik pada 28 Januari. “Kalau ada yang mengatakan saya menyuap, silakan tunjukkan di mana terjadinya proses suap itu,” papar Runtung.

content

Di Jambi, Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi Mutholib mengaku tidak mengetahui adanya indikasi dugaan suap dalam pemilihan rektor di universitas itu. Menurut dia, apa pun hasil perolehan suara pada pemilihan lalu, keputusan akhir tetap jadi wewenang Menristek dan Dikti. “Artinya, suara penentu terletak pada Menteri yang mempertimbangkan latar belakang calon,” katanya.

Pemilihan Rektor Universitas Negeri Jambi periode 2016-2020 berlangsung November 2015. Rapat senat bersama perwakilan Menristek dan Dikti yang berlangsung tertutup diikuti tiga calon. Dalam pemilihan ini, Johni Najwan mendapat suara terbanyak, 40 suara, atau separuh dari total suara. Aulia Tasman sebagai petahana calon rektor memperoleh 22 suara, sedangkan M Rusdi meraih 18 suara.

Dihubungi dari Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala Subbagian Humas Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Maulid membantah adanya dugaan praktik suap dalam proses pemilihan rektor kampus tersebut. Pemilihan saat ini masih berlangsung.

“Tidak ada persoalan itu (suap). Sekitar sebulan lalu, pihak Kemristek dan Dikti memang datang, tetapi untuk membahas tata tertib pemilihan rektor dan tidak berkaitan dengan soal dugaan suap karena memang tidak ada,” ungkap Maulid. Menurut dia, pihak Universitas Halu Oleo akan bersikap terbuka jika nanti ada penyelidikan terkait dugaan suap tersebut.

Kewenangan

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai, salah satu masalah dalam sistem pemilihan rektor PTN adalah besarnya kewenangan Menristek dan Dikti. Sesuai Peraturan Menristek dan Dikti Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri, menteri terlibat dalam pemungutan suara memilih rektor.

Pada pemilihan yang dilakukan di dalam sidang senat itu, menteri memiliki 35 persen hak suara dari total pemilih. Adapun senat PTN memiliki 65 persen hak suara. “Suara menteri yang sebesar 35 persen itu sangat menentukan karena selisih suara dalam pemilihan rektor biasanya hanya 5-10 persen,” kata Zainal.

Menurut dia, hak suara sebesar 35 persen oleh Menristek dan Dikti berpotensi menimbulkan masalah. “Bahkan, ada dugaan atau cerita, termasuk yang diungkapkan oleh Ombudsman Republik Indonesia, tentang permainan uang dalam proses tersebut akibat kewenangan hak suara 35 persen,” ujar Zainal.

Menurut dia, untuk memperbaiki sistem pemilihan rektor PTN, ada dua langkah yang bisa dilakukan. Pertama, memastikan tidak ada permainan uang. Kedua, meninjau kembali aturan hak suara 35 persen Menristek dan Dikti.

Berbeda dengan Zainal, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rochmat Wahab berpendapat, aturan pemilihan rektor PTN sudah pas. Menurut dia, suara menteri hanya 35 persen dari total suara, sisa 65 persen dimiliki oleh Majelis Wali Amanat atau senat perguruan tinggi negeri.

Dengan demikian, sebenarnya tak ada jaminan calon yang dipilih menteri akan menang. Apabila para anggota senat bisa satu suara dalam pemilihan rektor, aspirasi mereka akan mengalahkan suara Menristek dan Dikti.

Hak suara 35 persen dinilai cukup penting karena PTN adalah milik publik dan pemerintah. “PTN itu bukan hanya milik akademisi di internal kampus, tetapi juga milik publik. Apalagi, PTN juga masih bergantung pada pemerintah,” kata Rochmat.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi Rudy Johanes menuturkan, jual beli jabatan memang bisa ditemukan di berbagai lapisan pemerintahan. Namun, jika berkaitan dengan rektor, hal itu merupakan pelanggaran moral berat.

(GAL/HRS/NSA/ITA/ENG/DNE/ELN/NDY)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Oktober 2016, di halaman 1 dengan judul “KPK Endus Indikasi Masalah

Harian ini melaporkan ada dugaan suap dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri. KPK pun sudah mengendus informasi tersebut.

Jika dugaan suap itu betul, sungguh menyedihkan. Salah satu pilar penting bangsa roboh. Bukan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengendus informasi itu. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pun mengaku sudah menerima laporan dari tujuh perguruan tinggi di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Bahkan, menurut anggota ORI, Ahmad Alamsyah Saragih, dari informasi itu muncul nama yang sama, yakni petinggi partai politik serta oknum Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Menurut temuan ORI, sudah terjadi penyerahan uang yang besarnya Rp 1,5 miliar hingga Rp 5 miliar. (Kompas, 26 Oktober 2016)

Tidak ada kata lain, selain isu dugaan suap dalam pemilihan rektor harus dituntaskan. Baik ORI, KPK, maupun Kemristek dan Dikti harus memberikan klarifikasi terbuka soal dugaan penyuapan dalam pemilihan rektor. Pemberi informasi perlu memberikan informasi lebih terbuka soal dugaan suap itu. Jika memang ada kekhawatiran soal itu, ada baiknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ikut memberikan perlindungan. Tanpa ada penyelidikan terbuka, kita khawatir isu itu dibawa ke wilayah yang bisa menimbulkan fitnah.

Sesuai dengan aturan pemilihan rektor perguruan tinggi, senat perguruan tinggi memiliki 65 persen suara untuk pemilihan rektor. Setiap anggota senat mempunyai satu suara, sedangkan Menristek dan Dikti memiliki 35 persen suara. Suara menteri menjadi signifikan untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk pemerintah menjadi rektor PTN. Dengan 35 persen suara yang dimilikinya, menteri bisa memilih siapa rektor yang dikehendaki.

Ke depan, mekanisme itu harus diperbaiki. Perlu ada aturan main yang jelas dan terang, ke mana 35 persen suara menteri akan diarahkan. Tidak akan muncul pertanyaan seandainya menteri memberikan 35 persen suaranya kepada calon rektor yang mendapat suara terbanyak dari senat. Dalam posisi ini, menteri hanya meneguhkan rektor pilihan senat. Sebaliknya, jika menteri dengan 35 persen suara memberikan suara kepada calon rektor dengan suara terbanyak kedua atau ketiga, pertanyaan pasti akan muncul. Apalagi jika keputusan menteri tersebut tidak dilandasi argumentasi dan basis penilaian yang jelas.

Isu suap dalam pemilihan rektor tak bisa dibiarkan. Inilah tragedi dalam dunia pendidikan. Karena itulah KPK harus menuntaskan kasus tersebut sehingga masalahnya menjadi terang benderang. Ke depan, mekanisme pemilihan rektor PTN harus diperbaiki agar tidak membuka ruang terjadinya suap pemilihan rektor tersebut. Biarkan kampus punya otonomi memilih pemimpinnya.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Oktober 2016, di halaman 6 dengan judul “Tuntaskan Isu Suap Rektor”.