Menteri Siap Tinjau Ulang Porsi Hak Suara

Disayangkan PTN Tak Profesional

IMG_1801-2-kcl-600x360

27 Oktober 2016

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk memantau pemilihan rektor perguruan tinggi negeri. Nasir juga siap meninjau ulang porsi hak suara dalam pemilihan.

Hal itu ditegaskan Menristek dan Dikti Muhammad Nasir dalam jumpa pers, Rabu (26/10), di Jakarta menyusul indikasi KPK soal adanya dugaan kecurangan di beberapa PTN dalam proses pemilihan rektor. “Ada baiknya KPK dan KASN dilibatkan supaya aspek-aspek lain juga bisa diselidiki sehingga para calon rektor memang betul-betul bersih,” kata Nasir.

Nasir mengungkapkan, sejauh ini KPK belum merespons permintaan Kemristek dan Dikti untuk menjelaskan detail permasalahan. “Tanpa kejelasan titik permasalahan, akan susah bagi Kemristek dan Dikti melakukan pembenahan. Mohon pihak KPK segera memberitahukan hal-hal spesifik yang diperkarakan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Seminar Nasional Konsolidasi Gerakan Antikorupsi Berbasis Akademisi dan Kampus di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan adanya prosedur yang tidak transparan dalam pemilihan rektor di beberapa PTN. Salah satunya adalah porsi suara Menristek dan Dikti yang mencapai 35 persen (Kompas, 26/10).

Peneliti Indonesia Corruption Watch Febri Hendri mendesak perlunya revisi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah. Akar persoalan, katanya, ada pada suara yang dimiliki menteri yang mencapai 35 persen.

Menurut Febri, seharusnya pemilihan rektor dilakukan oleh pemangku kepentingan di kampus. “Pemerintah dan negara cukup menyediakan dana bagi kampus. Biarlah pemilihan rektor diserahkan kepada orang kampus,” katanya.

Siap tinjau ulang

Nasir bersedia meninjau ulang kebijakan tersebut jika dianggap tidak relevan dengan situasi pendidikan tinggi sekarang. Porsi suara menteri yang mencapai 35 persen bisa saja dikurangi. “Tidak tertutup kemungkinan pula ditambah, bahkan dikembalikan 100 persen kepada pemerintah seperti sebelum tahun 2007,” katanya.

Hak Menristek dan Dikti untuk memberikan suara sebesar 35 persen kepada calon rektor tertentu merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden No 65/2007. Nasir menjelaskan, sebelum tahun 2010, presiden berkuasa penuh dalam menetapkan rektor PTN yang kemudian dilantik oleh menteri.

Alasannya, karena PTN merupakan milik negara dan dituntut menjalankan program negara. Aturan lalu diubah, suara menteri diberi porsi 35 persen dan lainnya untuk Majelis Wali Amanat (MWA) serta senat PTN.

Direktur Jenderal Kelembagaan Kemristek dan Dikti Patdono Suwignjo menuturkan, pada tahun 2013, aturan tersebut pernah diajukan ke Mahkamah Agung (MA) agar dilakukan uji materi oleh beberapa PTN. Hasilnya, MA memutuskan tidak perlu ada perubahan.

Voting pilihan terakhir

Patdono mengimbau PTN menempuh musyawarah mufakat dalam menetapkan rektor. Pemungutan suara merupakan pilihan terakhir apabila MWA atau senat gagal mencapai kesepakatan.

Dua tahun terakhir, Nasir selaku Menristek dan Dikti punya cara tersendiri. Jika MWA/senat tidak mencapai kesepakatan, Menristek dan Dikti datang ke PTN tersebut untuk memberikan suara. Sesampai di sana, MWA/senat masih diberi kesempatan berembuk untuk terakhir kali.

“Rembuk terakhir selalu menghasilkan satu nama yang disepakati MWA/senat. Kalau sudah begitu, Menristek dan Dikti, yang kadang-kadang saya wakili, tidak perlu memberikan suara karena kandidat yang menang sudah jelas,” ucap Patdono.

Metode ini diterapkan ketika pemilihan rektor Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, dan Politeknik Negeri Samarinda, dua tahun terakhir.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, laporan yang diterima KPK antara lain menyebut adanya setoran uang untuk “membeli” hak suara Menristek dan Dikti dalam pemilihan rektor sejumlah PTN.

Namun, dia menambahkan, bisa saja Menristek dan Dikti sebenarnya tak terlibat, tetapi ada orang lain yang mengatasnamakan menteri untuk menarik setoran uang dari calon rektor.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menuturkan, KPK bisa membantu menyiapkan sistem pencegahan potensi penyimpangan dalam pemilihan rektor atau potensi korupsi lainnya.

Sejumlah kasus

Sejauh ini, PTN yang dilaporkan bermasalah dalam pemilihan rektor kepada Kemristek dan Dikti adalah Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Universitas Negeri Manado (Unima), Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, dan Universitas Musamus (Unmus) Merauke. Nasir memerintahkan agar pemilihan rektor di USU dan Unima diulang. Sementara pemilihan rektor di UHO dan Unmus ditunda karena yang menjadi anggota senat tidak sesuai ketentuan Undang-Undang No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Anggota MWA/senat harus rektor beserta wakil, dekan, perwakilan guru besar, perwakilan dosen, serta para kepala lembaga penelitian dan pengembangan. Orang-orang seperti kepala laboratorium, perpustakaan, dan satuan keamanan tidak boleh menjadi anggota MWA/senat. “Senat dirombak dengan cara mengeluarkan anggota senat yang bukan bagian dari sivitas akademika, lalu dipilih anggota baru. Setelah itu, proses pemilihan rektor baru boleh dimulai,” ujarnya.

Disayangkan

Pengamat pendidikan tinggi Djoko Santoso menyayangkan perilaku PTN yang tidak profesional menaati aturan pengelolaan lembaga ataupun prosedur pemilihan rektor. “Rektor bertanggung jawab kepada negara. Ia memimpin lembaga yang semestinya mencerdaskan bangsa. Ini bukan ajang mencari gengsi dan popularitas,” katanya.

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Furqon di Bandung mempersilakan penegak hukum menyelidiki indikasi suap dalam pemilihan rektor yang dimenanginya 13 Mei 2015.

Rektor Universitas Brawijaya, Malang, Mohammad Bisri menjelaskan, isu suap sering muncul saat pemilihan rektor, termasuk tahun 2014 saat dirinya masuk bursa pencalonan. Setelah diselidiki, itu hanya isu yang diembuskan calon pesaingnya.

Zulkifli Nasution, calon rektor USU periode 2016-2021, mengatakan dirinya pernah dihubungi seseorang sebelum pemungutan suara. Ia diminta menemui beberapa orang agar bisa menang dan menjadi rektor. Namun, ia mengabaikan hal itu karena ia tidak yakin ada proses suap dalam pemilihan rektor.

Pada Pemilihan Rektor USU Periode 2016-2021 pada 21 Januari lalu, Runtung Sitepu mendapatkan suara terbanyak, yakni 62,38 persen. Ia mengungguli dua calon lainnya, yakni Zulkifli dan Subhilhar yang masing-masing meraih 27,36 persen dan 10,26 persen suara. Runtung dilantik menjadi Rektor USU pada 28 Januari.

(DNE/GAL/CHE/DMU/DIA/HRS/NSA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Oktober 2016, di halaman 1 dengan judul “Menteri Siap Tinjau Ulang Porsi Hak Suara”.

Baca juga :

KPK Endus Indikasi Masalah Pemilihan Rektor PTN

InsyaAllah Menristekdikti Berupaya Pangkas Makelar Rektor