STANDARDISASI
3.839 SNI Diterbitkan Hadapi MEA

7 November 2016
JAKARTA, KOMPAS — Menghadapi penerapan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang telah berjalan hampir 10 bulan, Badan Standardisasi Nasional menyediakan 3.839 Standar Nasional Indonesia untuk 12 sektor dalam perjanjian MEA. Selain itu, juga disiapkan regulasi teknis dan penilaian kesesuaian terkait produk barang dan jasa. Penetapan standar nasional tersebut diharapkan turut memperkuat daya saing pelaku usaha Indonesia menghadapi pasar bebas.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas Badan Standardisasi Nasional (BSN) Budi Rahardjo di Jakarta, Minggu (6/11), terkait penyelenggaraan Pameran Indonesia Quality Expo (IQE) 2016 di Plasa Industri, Kementerian Perindustrian Jakarta, pada 8-11 November 2016.

Selain MEA 2016, pada peringatan Bulan Mutu Nasional dan Hari Standar Dunia pada tanggal 14 Oktober 2016 yang bertema “Standards Build Trust”, BSN juga mengajak para pemangku kepentingan meningkatkan kesadaran dan membangun budaya standar. Itu diperlukan untuk menghadapi persaingan.

Hingga Juni 2016, rincian Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan terkait perjanjian MEA meliputi 223 SNI Sektor Jasa Kesehatan, 20 SNI Sektor Jasa Penerbangan, 4 SNI Sektor Jasa Pariwisata, 285 SNI Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-ASEAN), 90 SNI Sektor Jasa Logistik, serta 137 SNI Sektor Karet dan Produk Karet.

Lalu, 376 SNI Sektor Tekstil dan Produk Tekstil, 198 SNI Sektor Otomotif, 550 SNI Sektor Perikanan, sekitar 1.000 SNI Sektor Produk Berbasis Agro, 251 SNI Sektor Produk Berbasis Kayu, dan 705 SNI Sektor Elektronika.

Sementara itu, Kepala BSN Bambang Prasetyo menjelaskan, secara keseluruhan saat ini terdapat 8.981 SNI yang berlaku di Indonesia. “SNI-SNI tersebut akan terus dikembangkan dan dikaji ulang maksimal lima tahun sekali,” ujarnya.

Pengembangan dan penerapan SNI selama ini didukung oleh 227 lembaga sertifikasi serta 1.171 laboratorium, lembaga inspeksi, dan penyelenggara uji profisiensi yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hingga kini, standardisasi sejumlah sektor terus dilakukan.

(YUN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 November 2016, di halaman 14 dengan judul “3.839 SNI Diterbitkan Hadapi MEA”.

SNI Produk Pangan Jadi Standar Dunia

31 Oktober 2016
JAKARTA, KOMPAS — Badan Standardisasi Nasional menetapkan 1.874 Standar Nasional Indonesia bidang pertanian dan teknologi pangan. Enam di antaranya diusulkan sebagai standar internasional, khususnya Standar Codex.

Dari usulan itu, yang disetujui dan ditetapkan menjadi Standar Codex adalah mi instan, tepung sagu, dan tempe. Standar lain masih dalam perumusan. “Standar lada hitam, lada putih, pala, dan bawang merah,” kata Anna Melianawati, Kepala Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan Badan Standardisasi Nasional (BSN), di Jakarta, Minggu (30/10). Produk standar itu ditampilkan dalam pameran Hari Pangan Sedunia di Boyolali, Jawa Tengah, hingga Senin.

Codex Alimentarius Commission (CAC) dibentuk 1963 berdasarkan perjanjian kerja sama organisasi pangan dan kesehatan dunia tentang program standar pangan. Komisi diberi mandat mengembangkan standar pangan untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin praktik jujur dalam perdagangan pangan internasional.

Peranan BSN dalam organisasi itu sebagai Codex Contact Point of Indonesia adalah penghubung kegiatan Codex antara Sekretariat Codex di Roma, Italia, dan Pemerintah Indonesia.

Di Boyolali, BSN mengangkat standar tempe, makanan asli Indonesia yang telah jadi perhatian masyarakat ilmiah internasional. “Penetapan Standar Codex diharapkan jadi momentum penting Indonesia agar dapat meningkatkan mutu tempe nasional sehingga memiliki daya saing,” kata Kepala BSN Bambang Prasetyo. (YUN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 31 Oktober 2016, di halaman 13 dengan judul “SNI Produk Pangan Jadi Standar Dunia”.