Wakaf Penunjang Dikti Malaysia

Screenshot_2016-07-11-05-16-25-1

Jumat, 18 November 2016 11:29
OLEH DR ALIAMIN MSi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, melaporkan dari Kuala Lumpur, Malaysia

BIAYA pendidikan tinggi (dikti) itu sangatlah mahal. “Tapi di Malaysia, kerajaan membayar 70% untuk dana operasional perguruan tinggi negeri, sedangkan sisanya dari berbagai sumbangan. Sumbangan yang 30% itu paling dominan berasal dari dana wakaf,” kata Prof Dr Norhayati Mohamed, Direktur Manajemen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia, Putrajaya, di depan peserta International Short Course for Lecturer BPKP dari Indonesia.

Kursus ini berlangsung enam hari di Accounting Research Institute (ARI) Universiti Teknologi Mara (UiTM) Selangor Malaysia.

Sebagai salah seorang peserta dari dosen Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, saya sangat beruntung belajar riset, terutama Islamic Accounting Government di ARI. Program ini diikuti 21 dari 14 PTN serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sekaligus sebagai sponsor utama. Bagian yang paling menarik dari presentasi Norhayati di depan kami adalah wakaf ternyata sudah berperan lama dalam menyokong pendidikan di Malaysia, terutama diktinya.

Menurut The World University Rangkings (WUR), dikti Malaysia sekarang sudah menerobos ke angka seratusan. Malah untuk riset dan bidang studi tertentu masuk ranking di angka 30 besar dunia. Untuk tahun 2016 ini Universiti Malaya (UM) sebagai PTN tertua, berada pada ranking 133 yang sebelumnya 146 (2015), Universiti Putra Malaysia (UPM) 270, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 288, dan Universiti Sain Malaysia (USM) ranking 302.

Di bidang riset, peringkatnya jauh lebih baik daripada peringkat universitas. Hasil riset-riset ini juga berasal dari universitas-universitas yang saya sebutkan tadi. Pada tahun 2016, riset-riset dari UM menempati ranking 27 dunia, UPM 49, USM 51, dan UKM 55. Pada tahun 2016 ini juga bidang-bidang studi tertentu tentu tidak kalah baiknya daripada ranking universitas dan riset-riset.

Ranking-ranking di atas tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dikti di Indonesia. Menurut WUR, Universitas Indonesia (UI) berada pada ranking 601. Jangan ditanya untuk ranking riset dan bidang-bidang studi, tentu angkanya sangat jauh dibanding Malaysia. Itulah mengapa, untuk meng-upgrade dikti di Indonesia, M Nasir, Menteri Ristek dan Dikti, ingin mengimpor 500 profesor dari penjuru dunia.

Mengapa begitu inferiornya pendidikan tinggi di negara kita saat ini bila dibandingkan dengan Malaysia? Alasan klasik yang sering dikemukakan adalah kurangnya dana. Memang benar, GDP Malaysia 10.876.73 USD pada tahun 2015 dan ini lebih tinggi daripada Indonesia yang hanya 3.834.06 USD pada tahun yang sama. Namun, persoalan yang paling krusial ada pada manajemen pengelolaan keuangan di Kementerian Pendidikan, baik dasar dan menengah, maupun diktinya.

Ada beberapa perbandingan yang perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan.

Pertama, dalam mengelola pendidikan, Malaysia sudah beralih dari block grant ke new framework formula, yaitu pendanaan yang berdasarkan kinerja input pendidikan. Formula ini sudah mulai diterapkan dan berhasil baik, sedangkan pendanaan dikti Indonesia masih setia dengan block grant formula.

Kedua, wakaf dapat dijadikan andalan untuk menopang pendidikan, khususnya dikti. Menurut Achmad Junedi, Direktur Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf di Indonesia Rp 210 triliun per tahun hanya untuk wakaf uang, belum termasuk wakaf lainnya.

Ketiga, proses pendidikan harus pada indikator kinerja, yaitu pendidikan berorientasi pada outcome, bukan output.

Keempat, orientasi pembangunan sudah harus bergeser dari physics ke soft, yaitu mementingkan pembangunan SDM daripada fisik.

Kelima, universitas harus mengedepankan riset-riset yang terpublikasi di jurnal-jurnal internasional secara sadar, bukan terpaksa seperti sekarang. Riset-riset para dosen Indonesia tidak kalah kualitasnya dengan Malaysia apabila ilmuwan kita melakukan publikasi secara simultan. Persoalannya adalah doktor atau profesor lebih disibukkan oleh kegiatan nonilmiah, mulai duduk di birokrasi (kampus dan pemerintah) maupun kegiatan mengajar yang menyita waktu.

Keenam, pemerintah memberikan fasilitas yang lebih banyak dalam memublikasi karya ke dalam jurnal. Presentasi Norhayati juga membuat kami terkesima bahwa formula dana wakaf untuk dikti justru mereka pelajari dari Indonesia, sedangkan sumbangan untuk pendidikan lainnya mereka belajar dari Taiwan. Saya teringat tahun 1960-1970 mahasiswa Malaysia banyak belajar dari Indonesia. Mereka sekarang sudah menjadi profesor dan emiritus meski tetap mengajar kuliah dan riset untuk dosen-dosen muda.

Mereka itu banyak bergelar “ala” Indonesia, seperti Drs atau Ir. Istilah Cek Gu atau Pak Guru juga berkibar sejak dulu sampai sekarang.
Nah, Aceh yang sudah menetapkan Baitul Mal berciri Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), dapat mengambil peran dalam mendukung dikti yang berasal dari dana wakaf atau infak seperti yang dilakukan Malaysia. Sudah saatnya Pemerintah Aceh melakukan tranformasi wakaf dan infak dari fakir miskin konsumtif ke dana pendidikan untuk sumber daya manusia.