Kaji Ulang Aturan DLP
PB IDI: Benahi Fasilitas Kesehatan dan Stok Obat

idi

17 Desember 2016
JAKARTA, KOMPAS — Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyambut baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2017. Itu merupakan langkah untuk mengevaluasi kebijakan dokter layanan primer.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis menilai, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran perlu direvisi. Sebab, UU tersebut tumpang tindih dengan UU lain dan menyebabkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga.

Selain itu, UU No 20/2013 mencantumkan istilah “dokter layanan primer (DLP)” yang kontroversial, mengabaikan program pendidikan kedokteran berkelanjutan (P2KB), serta belum memuat kuota mahasiswa dari daerah terpencil dan perbatasan.

“UU Pendidikan Kedokteran saat ini tidak mencerminkan universalitas pendidikan kedokteran,” kata Marsis saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas di Jakarta, Jumat (16/12).

Menurut Marsis, UU No 20/2013 dinilai menafikan peran organisasi profesi dalam pendidikan kedokteran. Dengan sistem saat ini, kebutuhan tenaga dokter tidak akan tercapai.

Setelah permohonan uji materi UU No 20/2013 oleh Perhimpunan Dokter Umum Indonesia ditolak Mahkamah Konstitusi, IDI menempuh upaya legislative review atau revisi UU tersebut. Salah satu aspek penting dari usulan revisi UU No 20/2013 adalah dihilangkannya DLP dari UU itu. Pihak IDI melihat pemerintah terlalu memaksakan ada program DLP dalam UU No 20/2013.

Berdasarkan kajian IDI, secara global tak dikenal gelar setara dokter spesialis layanan primer. Selain itu, munculnya DLP dikhawatirkan menyebabkan konflik horizontal dengan dokter di layanan primer.

Dasar kebijakan

Ketua Dewan Pakar PB IDI yang juga Ketua Tim Buku Putih DLP IDI, Abdul Razak Thaha, menyebut pendirian program DLP tidak didasari bukti kuat. Misalnya, disebutkan angka rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke rumah sakit tinggi, sekitar 15 persen. Padahal, angka rujukan 20 persen pun sebenarnya normal.

Selain itu, disebutkan bahwa tingginya angka rujukan disebabkan dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama kurang kompeten. Menurut Thaha, 144 kompetensi yang harus dikuasai dokter berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012 sebenarnya sudah cukup.

Ada 34 dari 144 kompetensi yang tak bisa dilakukan dokter. Namun, itu bukan karena dokter kurang kompeten, melainkan fasilitas dan obat terbatas.

Dari sisi kompetensi, tak ada perbedaan signifikan antara kompetensi DLP dan SDKI 2012 yang telah disahkan Konsil Kedokteran Indonesia. “Tidak masuk akal kalau dokter harus sekolah lagi, tetapi diberi kompetensi sama,” ujarnya.

Maka dari itu, IDI meminta Presiden Joko Widodo menunda pelaksanaan program DLP. Solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dokter ialah membenahi kurikulum pendidikan kedokteran.

Anggaran DLP sebaiknya dialihkan untuk program penguatan layanan kesehatan primer yang lebih penting, yakni meningkatkan kompetensi dokter lewat P2KB, menambah fasilitas kesehatan, serta menjamin ketersediaan obat dan alat penunjang lain. “Meski menolak program DLP, jangan diartikan seakan-akan IDI tidak suka,” ucap Thaha.

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pelayanan Akmal Taher menyampaikan, secara normatif UU disusun bersama oleh DPR dan pemerintah. Dengan demikian, jika perubahan akan dilakukan, hal itu harus dibahas DPR bersama pemerintah.

Sejauh ini, dari beberapa peraturan pemerintah yang diamanatkan UU No 20/2013, hanya PP tentang DLP yang belum ada. “Kini rancangan peraturan pemerintah tentang DLP dalam proses harmonisasi,” ujarnya.

Terkait pemahaman IDI yang menyatakan hanya DLP yang berhak bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Akmal mengatakan, hal itu tidak benar. Sebab, baik dokter maupun DLP berhak menjadi penyedia layanan kesehatan BPJS Kesehatan sepanjang sesuai dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

(ADH)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Desember 2016, di halaman 14 dengan judul “Kaji Ulang Aturan DLP”.