Perkuliahan Stop 3 Bulan
Sekitar 100 Mahasiswa FK Universitas Papua Terimbas Pengampuan

Screenshot_2016-07-09-10-57-52-1
Butuh duit … duit … duit…bayar dosen pengampu

18 Januari 2017

JAKARTA, KOMPAS — Tiga bulan terakhir, mayoritas mahasiswa kedokteran Universitas Papua tidak kuliah tatap muka karena tidak ada dosen. Dosen dari Universitas Indonesia-perguruan tinggi pengampu-tak datang menyusul dana pengampuan yang belum diserahkan Unipa kepada UI.

Dihubungi dari Jakarta, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FK Unipa Indah Ein Fajarwati Wainsaf, Selasa (17/1), di Sorong, mengatakan, kegiatan mahasiswa fokus pada perjuangan menuntut hak belajar. “Banyak mahasiswa tidak ke kampus. Ada yang belajar sendiri dan ada yang mengurus program organisasi masing-masing,” katanya.

Menurut Indah, kuliah tatap muka tak aktif sejak 2 Oktober 2016. Mahasiswa yang tak kuliah ialah mahasiswa semester II ke atas. Perkuliahan mahasiswa semester I masih berjalan.
Adapun mahasiswa semester III saat ini ada kuliah lewat video dan ujian, sedangkan mahasiswa semester V ujian. Video materi kuliah dikirim dosen Fakultas Kedokteran UI di Jakarta melalui surat elektronik untuk ditonton mahasiswa. Soal ujian dibuat dosen FKUI dan dokter-dokter di Sorong.

Kuliah melalui video itu menyiasati belum adanya jadwal kuliah pasti dan belum jelasnya dosen dari FKUI datang kembali di FK Unipa.

“Yang memberi ujian dosen tetap FK Unipa di Sorong. Saat ini hanya ada satu dosen tetap di Sorong, mengurus tiga angkatan sekaligus,” ujar Indah.

Dari 11 dosen tetap FK Unipa, sembilan orang sedang kuliah di Yogyakarta dan Jakarta, sedangkan satu orang di Jakarta karena orangtuanya sakit.

Dekan, kata Indah, sempat memberi tahu mahasiswa bahwa dosen dari FKUI tak bisa datang memberi kuliah karena Unipa belum menyerahkan dana pengampuan kepada UI.

Perguruan tinggi yang didirikan tahun 2011 itu memiliki FK pada 2014. Saat ini ada lebih dari 100 mahasiswa kedokteran di FK Unipa. Pengampuan oleh FKUI dilakukan sejak FK Unipa terbentuk. Dua tahun awal pengampuan tidak ada masalah.
Dimintai konfirmasi, Dekan FK Unipa yang juga dosen FKUI, Kanadi Sumapradja, berjanji segera memberi keterangan bersama Wakil Dekan FKUI yang menangani pengampuan.

Terus dipantau

Di Jakarta, Direktur Jenderal Kelembagaan dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) Patdono Suwignjo mengatakan, pihaknya terus memantau permasalahan di FK Unipa. Akhir tahun lalu, Menristek dan Dikti Muhammad Nasir mengunjungi kampus itu.

“Pertemuan menyetujui pihak Universitas Papua tetap bekerja sama dengan UI. Pendidikan di FK harus berjalan dan ditingkatkan mutunya,” kata Patdono.

Terkait dukungan pendanaan, sempat ada kekhawatiran akan muncul masalah karena pemerintah daerah membantu perguruan tinggi di daerah yang jadi kewenangan pemerintah pusat. Hal itu sudah diselesaikan.

“Ada peraturan menteri dalam negeri yang membolehkan pemda mengalokasikan anggaran di APBD untuk membantu fungsi pendidikan tinggi di daerahnya,” kata Patdono.

Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemristek dan Dikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, peningkatan mutu perguruan tinggi (PT), termasuk FK, bergantung dosen dan upaya peningkatan sarana dan prasarana. Kemristek dan Dikti bersama Kementerian Kesehatan membuat komite bersama, antara lain untuk menyusun tata kelola RS pendidikan di PTN, meliputi SDM, baik dosen, dokter, tenaga kesehatan lain, maupun tenaga kependidikan.

Menurut Ali, pemenuhan rasio dosen dan mahasiswa di FK masih jadi persoalan. Namun, dengan kebijakan nomor induk khusus dosen, PT dapat mendaftarkan pengajar. (ADH/ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Januari 2017, di halaman 13 dengan judul “Perkuliahan Stop 3 Bulan”.

Dana Pengampuan dari Pemda Tidak Ada

19 Januari 2017

JAKARTA, KOMPAS — Dana pengampuan dari Pemerintah Kabupaten Sorong untuk Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi pengampu tidak tersedia. Hal itu menyebabkan perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas Papua terhenti sejak tiga bulan lalu.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Papua Jacob Manusawai saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (18/1). “Dosen dari Universitas Indonesia tak datang lagi. Kami jadi korban,” ujarnya.

Sejak berdiri tahun 2014, FK Unipa berada di bawah pengampuan FKUI. Kebutuhan dana pengampuan yang seharusnya sudah diserahkan kepada FKUI tahun ketiga ini Rp 21 miliar.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Peningkatan Guru dan Tenaga Kependidikan serta Tugas Pembantuan Dinas Pendidikan Papua Barat Yanti Kamat, saat dihubungi dari Jayapura, menyebutkan, pihaknya menyiapkan dana Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar untuk biaya operasional FK Unipa setiap tahun.

“Kami bersama Pemerintah Kabupaten Sorong berkomitmen menyediakan anggaran sejak fakultas itu dibuka pada 2014. Namun, dana itu belum memenuhi pembayaran para dosen Fakultas Kedokteran UI,” ucapnya.

Keringanan biaya

Yanti menambahkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap ada keringanan biaya bagi para dosen yang didatangkan dari FKUI. Sebab, kehadiran FK Unipa sangat penting untuk mewujudkan program 100.000 tenaga dokter di Papua Barat.

“Kami berharap ada subsidi untuk pembiayaan tenaga dosen dari UI. Kehadiran fakultas kedokteran amat bernilai. Sebab, masalah kekurangan tenaga medis terjadi di daerah pedalaman di Papua Barat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Papua Barat Ranley Mansawan mengusulkan, penyediaan anggaran bagi FK Unipa harus berkelanjutan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiap tahun. Saat ini, pembiayaan pengampuan itu bersumber dari pos dana hibah.

Bagi Jacob, dana pengampuan FKUI sebanyak Rp 21 miliar amat besar. Jika ada perguruan tinggi lain menetapkan dana pengampuan lebih kecil, pihaknya ingin pindah ke perguruan tinggi itu. “Kalau bisa, ada alternatif pilihan perguruan tinggi dengan dana pengampuan Rp 5 miliar sampai Rp 7,5 miliar,” katanya.

Untuk itu, semua pihak terkait diharapkan memberi solusi soal pendanaan pengampuan yang dihadapi FK Unipa. (ADH/FLO)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 Januari 2017, di halaman 13 dengan judul “Dana Pengampuan dari Pemda Tidak Ada”.