PENDIDIKAN KEDOKTERAN
Dorong Program Studi DLP Tetap Berjalan

153546operasidpn_3

24 Januari 2017
JAKARTA, KOMPAS — Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat mendorong agar program studi dokter layanan primer terlaksana. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan hal itu saat menerima Tim Persiapan Program Studi Dokter Layanan Primer (DLP) dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, dan Universitas Atmajaya di Jakarta, Senin (23/1).

Agus menyatakan, pemerintah tak perlu ragu menjalankan program studi DLP. Apalagi, secara hukum Mahkamah Konstitusi telah menguatkan. “Tak ada alasan untuk tidak melaksanakan program studi DLP,” ujarnya.

Saat ini, publik menanti peraturan pemerintah turunan UU Pendidikan Kedokteran. “Sebaiknya pemerintah segera merampungkan rancangan peraturan pemerintah itu,” katanya.

Pihaknya menyadari, ada pihak yang tidak setuju terhadap program DLP. Namun, seharusnya semua pihak punya kemauan politik menjalankannya. “Kami mendukung DLP karena itu merupakan amanat undang-undang. Apalagi, Golkar berperan penting dalam penyusunan UU itu,” ucap Agus.

Beban keuangan

Selain itu, pihaknya menilai adanya DLP membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meringankan beban keuangan negara dari biaya kuratif di layanan kesehatan sekunder dan tersier. “Dokter layanan primer dibutuhkan. Makin banyak dokter layanan primer, fasilitas kesehatan sekunder kian terbantu,” katanya.

Sejauh ini, Panitia Kerja DLP di Komisi X DPR telah dibentuk. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Judilherry Justam, memaparkan, dukungan dari DPR diharapkan perguruan tinggi yang bersiap membuka program studi DLP.
Staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya Jakarta, Sintak Gunawan, menambahkan, program DLP jadi peluang pengembangan keilmuan layanan primer terstruktur bagi dokter yang ingin berkarier di layanan primer. Universitas Atmajaya telah menyiapkan pembukaan program studi DLP.

Di universitas itu, sejumlah dosen mengikuti pelatihan. Proses kuliah akan mengacu pada kurikulum yang disusun kelompok kerja nasional DLP. Pokja nasional DLP itu dibentuk Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Setelah peraturan pemerintah tentang pendidikan kedokteran yang mengatur program studi DLP terbit, Universitas Atmajaya akan mempelajari aturan itu sebelum membuka program DLP. Minat warga terhadap program studi DLP relatif tinggi. (ADH)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 Januari 2017, di halaman 14 dengan judul “Dorong Program Studi DLP Tetap Berjalan”.

RPP Pendidikan Kedokteran Disusun

23 Januari 2017
JAKARTA, KOMPASKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengajak organisasi profesi yang menolak program dokter layanan primer untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Kedokteran. Harmonisasi aturan pelaksanaan itu selesai dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan Dikti Intan Ahmad, Jumat (20/1), di Jakarta, mengatakan, sebelum menyerahkan RPP Pendidikan Kedokteran kepada Presiden, pihaknya akan mengajak Ikatan dokter Indonesia membahas RPP itu. “Biar PP yang dihasilkan baik,” ujarnya.

Penolakan oleh organisasi profesi terhadap program studi dokter layanan primer (DLP) yang diatur di RPP itu menjadi perhatian pemerintah. Pengurus Besar IDI menolak DLP yang disiapkan pemerintah.

Selain itu, PB IDI menyiapkan naskah akademik dan rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Hal itu menindaklanjuti masuknya revisi UU itu dalam program legislasi nasional.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Muhartono mengatakan, RPP Pendidikan Kedokteran dinanti perguruan tinggi berstatus badan layanan umum. RPP itu akan jadi dasar regulasi pembukaan program studi DLP. “Setelah RPP disahkan menjadi PP, kami langsung buka program studi DLP,” ujarnya.

Menurut Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pelayanan Akmal Taher, RPP Pendidikan Kedokteran mengatur antara lain DLP pembukaan fakultas kedokteran. (ADH)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Januari 2017, di halaman 13 dengan judul “RPP Pendidikan Kedokteran Disusun”.

DPR Desak Aturan Dokter Layanan Primer

Komunikasi di Internal Profesi Dokter Perlu Lebih Intensif

17 Januari 2017

JAKARTA, KOMPAS — Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan peraturan pemerintah tentang program pendidikan dokter layanan primer. Regulasi itu akan menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program studi DLP.

Desakan tersebut mengemuka saat Komisi X DPR menerima perwakilan Tim Persiapan Program Studi Dokter Layanan Primer Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Senin (16/1), di Jakarta.

Anggota Komisi X DPR, Mujib Rohmat, mengatakan, tak ada soal dengan tujuan dan urgensi program studi dokter layanan primer (DLP). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran disusun atas kesadaran bahwa layanan kesehatan primer perlu dibenahi. Salah satunya dengan menyiapkan sumber daya manusia bermutu melalui program studi DLP.

Pembahasan UU Pendidikan Kedokteran melibatkan Ikatan Dokter Indonesia yang kini justru menolak DLP. Namun, hingga kini, peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lebih teknis soal DLP belum dibuat. Padahal, PP DLP jadi dasar hukum bagi perguruan tinggi mengadakan program studi DLP.

Program studi DLP ialah amanat UU Pendidikan Kedokteran. Pada program itu, dokter yang mendapat pendidikan setara spesialis bidang generalis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran keluarga ditunjang ilmu kedokteran komunitas dan ilmu kesehatan masyarakat serta bisa memimpin dan menyelenggarakan layanan kesehatan primer.

Anggota Komisi X DPR, Popong Otje Djundjunan, menilai, tak ada alasan untuk tak sejalan dengan program studi DLP. Agar itu bisa diterapkan, harus ada PP DLP. “Kelemahannya sekarang PP-nya lama,” ujarnya.

Menurut Nuroji, anggota Komisi X DPR, PP DLP belum selesai dibuat dan UU Pendidikan Kedokteran belum diterapkan. Namun, sudah ada desakan untuk merevisinya. “Bagaimana mau direvisi, belum juga dilaksanakan,” ujarnya.

Anggota Tim Persiapan Prodi DLP Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Judilherry Justam, menyampaikan, dalam pembahasan rancangan PP DLP, IDI bersikukuh agar DLP dikeluarkan dari UU Pendidikan Kedokteran.

Anggota Tim Persiapan Prodi DLP FKUI, Nurdadi Saleh, menduga, belum tuntasnya penyusunan PP DLP oleh pemerintah kemungkinan karena ada pro-kontra terkait program itu yang terus berlangsung.

Belum sepakat

Anggota Komisi X, Dewi Coryati, menyarankan agar pro-kontra DLP diselesaikan lebih dulu di internal profesi dokter. Menanggapi hal itu, Nurdadi menjelaskan, komunikasi dengan sesama profesi dokter dalam membahas DLP sudah dilakukan, tetapi belum mencapai kesepakatan.

Ketua Panitia Kerja DLP dari Komisi X DPR, Ferdiansyah, menyatakan, semua masukan terkait DLP akan jadi bahan pembahasan dalam panitia kerja.

Saat ini, perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan pendidikan DLP adalah Universitas Padjadjaran, Bandung. Ada seorang mahasiswa program DLP reguler dan 44 mahasiswa program DLP yang melalui pendidikan masa transisi di Unpad.

Meski belum ada PP DLP, Universitas Padjadjaran bisa membuka program pendidikan DLP karena berstatus perguruan tinggi negeri badan hukum. Hal itu sesuai UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Staf pengajar di FK Universitas Padjadjaran, Insi Farisa Desy Arya, mengungkapkan, program studi DLP membuka peluang karier dokter yang berminat bekerja di layanan primer. Selama ini, mayoritas dokter umum ingin jadi dokter spesialis sehingga puskesmas hanya jadi batu loncatan sebelum menempuh pendidikan dokter spesialis.

Hal itu karena dokter umumnya menganggap layanan primer kurang penting. “Tak ada yang dirugikan dengan DLP. Bagi dokter, program DLP meningkatkan kompetensi. Masyarakat pun tak dirugikan,” ujarnya. (ADH)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Januari 2017, di halaman 14 dengan judul “DPR Desak Aturan Dokter Layanan Primer”.