15 Februari, 2017 – 18:32

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi akan menertibkan perguruan tinggi swasta yang berada di ruko. Pasalnya, sebagian besar PTS yang berada diruko tak memiliki izin serta hanya terakreditasi C. Selain menutup total, beberapa PTS yang masih mengantongi izin tapi minim peminat akan digabungkan (merger).

Direktur Jendral Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo mengatakan, jumlah perguruan tinggi yang mencapai 4.405 kampus terlalu banyak. Dari jumlah tersebut, hanya 50 kampus yang mengantongi akreditasi A dan 300 kampus terakreditasi B. Menurut dia, komposisi tersebut sangat tidak ideal dan berpengaruh pada kualitas pendidikan nasional.

“PTS yang bangunannya masih menyewa ruko, itu nanti siap-siap saja akan dimerger dengan PTS lain yang dinilai mampu. Kalau tidak mau merger tentu akan kita tertibkan. Ada beberapa penambahan standar, tapi tidak banyak. Sebab ada kampus yang dahulunya dapat izin, namun ternyata tidak bisa berkembang dengan baik, dan terpaksa bertahan dengan tetap beroperasi di ruko,” kata Patdono, di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Rabu, 15 Februari 2017.

Ia menyatakan, sejauh ini Kemenristekdikti sudah melakukan merger beberapa PTS di beberapa daerah, seperti Maluku dan Sulawesi. Ia mengaku terus melakukan pendataan dengan melibatkan pegawai kopertis di semua wilayah. “Kami akan tindak serius jika ada kampus yang di ruko dan tak berkualitas. Kopertis sebagai perpanjangan tangan untuk menjalankan tugas pengawasan, pembinaan, dan pengendalian akan segera mendata PTS yang dinilai lemah,” katanya.

Ia menjelaskan, PTS yang masih terakreditasi C wajib mendapat pendampingan dari kopertis. Ini merupakan standar untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Ia mengatakan, akreditasi prodi saat ini mencapai 17.114 dari total 24.638 prodi. Prodi yang berakreditasi A jumlahnya 2.164 program. Kendati demikian, ucap dia, kampus-kampus yang kualitasnya minim tersebut tidak dapat begitu saja ditutup karena mereka tidak melakukam pelanggaran.

“Untuk itu kami akan mendorong kampus-kampus yang beroperasi di ruko-ruko atau dengan kata lain fasilitas belajar mengajarnya tidak memadai untuk melakukan merger dengan kampus-kampus kecil lainnya. Kalau yang melanggar langsung ditutup. Kampus yang menyewa ruko sekarang kami minta direktur pembinaan untuk mengumpulkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Kemristekdikti semakin gencar melakukan pengawasan terhadap seluruh PTS dan PTN demi mewujudkan kualitas pendidikan yang baik sehingga dapat bersaing secara global. “Termasuk perguruan tinggi yang punya potensi konflik, serta kampus yang proses belajar mengajarnya tidak sesuai prosedur,” ujarnya.

Ketua Forum Rektor Indonesia Suyatno mendukung kebijakan penggabungan kampus kecil. Menurut dia, beberapa PTS besar seperti Muhammadiyah bahkan terlah melakukan merger karena jumlah kampusnya yang terlalu banyak. “Muhammadiyah memiliki 165 PTS, idealnya hanya 100, oleh karena itu yang 65 sebaiknya dimerger. Beberapa PTS Muhammadiyah yang akan dimerger adalah STIE Muhammadiyah dan STIKES Muhammadiyah,” katanya.

Ia menyatakan, FRI sepakat dengan pendataan ulang terhadap perguruan tinggi, khususnya PTS yang dinilai pelayanannya lemah dan tidak maksimal dalam menjalankan fungsi sebagai perguruan tinggi. “Jumlah 4.405 kampus ini sangat besar, mencapai 10 kali lipatnya jumlah kampus di Tiongkok yang juga jumlah penduduknya besar. Banyaknya jumlah kampus ternyata tidak berbanding lurus dengan jumlah kampusnya yang berkualitas,” ujarnya.***