Lulusan Vokasi Dibekali Sertifikat Kompetensi

akreditasi

16 Februari 2017

JAKARTA, KOMPAS — Sertifikasi kompetensi untuk lulusan SMK dan perguruan tinggi vokasi jadi kebutuhan agar kecakapan mereka terstandar dunia usaha dan industri. Pendidikan vokasi yang dijalankan harus sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri bidang manufaktur atau jasa.

Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mustaghfirin Amin, Rabu (15/2), di Jakarta, mengatakan, tahun 2017 ditargetkan ada 300 SMK yang menjadi lembaga sertifikasi profesi (LSP-P1). Dengan demikian, total SMK yang sudah jadi LSP-P1 ada 600 sekolah.

“LSP yang ada di SMK akan terus ditingkatkan supaya begitu lulus SMK, siswa dapat sertifikat kompetensi yang diakui industri,” kata Mustaghfirin.

Ia menambahkan, persyaratan untuk LSP/tempat uji kompetensi (TUK) harus ada kerja sama dengan industri. Tiap SMK yang jadi TUK harus punya mitra minimal 75 industri/perusahaan.

Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Sumarna F Abdurahman dalam seminar dan rapat kerja nasional Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) di universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi (unista) di Universitas Udayana, Denpasar, pekan lalu, mengatakan, dunia pendidikan mulai bergerak untuk menyiapkan mahasiswa yang memenuhi standar kompetensi.

Hal ini terkait upaya menyiapkan lulusan yang berhak mendapat sertifikat kompetensi. Dunia industri pun harus diajak bersinergi dengan komitmen pemerintah.

“Sertifikat kompetensi jadi pengakuan bagi kompetensi tenaga kerja yang dihasilkan dari dunia pendidikan ataupun pelatihan. Tetapi, ini harus dipastikan dengan proses pembelajaran yang benar. Industri pun harus mulai merekrut dengan mensyaratkan sertifikat kompetensi dan memberi gaji sesuai levelnya,” ujar Sumarna.

Peta kebutuhan

Menurut Sumarna, revitalisasi pendidikan vokasi yang komprehensif harus memastikan terpenuhinya standar kompetensi sesuai dunia usaha/industri. Namun, baru 600 paket standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) yang sudah dibuat dari ribuan yang dibutuhkan. Sebagian besar di level 5 ke bawah. Bahkan, sekitar 30 persen SKKNI kedaluwarsa.

Padahal, kebutuhan tenaga kerja di level 6 ke atas saja cukup tinggi (D-4/S-1 hingga doktor). Demikian juga kebutuhan di level operator (SMA/SMK). Berdasarkan rencana induk pembangunan industri 2015-2035, kebutuhan tenaga kerja untuk industri pada lima sektor prioritas mencapai 6,3 juta orang. Pada 2035, sebanyak 5,9 juta orang dibutuhkan untuk sektor di hulu agro, pangan, tekstil dan aneka, alat transportasi, serta elektronika dan telematika. Kebutuhan tenaga kerja level teknik di atas 90 persen, sedangkan sisanya manajerial.

Ketua FPTVI Sigit Pranowo Hadiwardoyo mengatakan, PT vokasi unista berkomitmen meningkatkan pendidikan vokasi dengan saling berbagi dan berjejaring. Pembentukan LSP di bawah FPTVI bertujuan meningkatkan mutu lulusan. Langkah ini disusul pembentukan lembaga akreditasi mandiri untuk pendidikan vokasi. (ELN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Februari 2017, di halaman 11 dengan judul “Lulusan Vokasi Dibekali Sertifikat Kompetensi”.