Perguruan Tinggi Asing Hanya Bisa Buka Program Tertentu Saja

Perguruan tinggi luar negeri yang buka di Indonesia dipastikan  hanya akan membuka program-program tertentu sehingga akan tersegmentasi. Dengan demikian, perguruan tinggi kita tidak perlu kawatir. Meski demikian, untuk perguruan tinggi kecil yang kurang bisa menjaga kualitasnya, bisa saja akan berdampak.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo yang menjadi  salah satu narasumber Rapat Koordinasi Kopertis Se Indonesia yang diadakan di Hotel Indoluxe Yogyakarta, Sabtu 3 Maret 2018.

Patdono dalam Rakor Kopertis yang mengusung tema ‘Antisipasi PTS Akan Masuknya Perguruan Tinggi Asing’ ini, menekankan pentingnya upaya peningkatan kualitas dan daya saing perguruan tinggi  untuk mengantisipasi persaingan dengan perguruan tinggi asing.

Dalam paparannya Patdono Suwignjo menyampaikan bahwa Indonesia tidak mungkin menolak hadirnya perguruan tinggi asing sebagai konsekwensi perjanjian perdagangan bebas dunia. Yang diperlukan adalah bagaimana perguruan tinggi Indonesia meningkatkan kualitas dosen, kualitas materi pelajaran dan kualitas sarana prasarana.

Saat ini memang masih terdapat perbedaan pandangan antar beberapa negara mengenai status lembaga pendidikan. Unesco menilai lembaga pendidikan masuk dalam ruang lingkupnya, sementara World Trade Organization (WTO) mengatagorikan lembaga pendidikan sebagai bagian dari industri jasa. Mulai tahun 2018  WTO sudah memutuskan bahwa lembaga pendidikan masuk kategori industri jasa yang masuk dalam 12 jenis industri yang sudah masuk dalam perdagangan  bebas dunia.

Patdono mencontohkan, tahun 2017 lalu seharusnya Indonesia sudah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Australia, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun karena masih ada masalah dengan perbedaan persesi tersebut, perjanjian tersebut hingga kini belum ditandatangani.

Ia melanjutkan bahwa “sampai akhir 2017 tidak bisa di tanda tangani Presiden Indonesia dan Perdana Menteri  Australia karena masih ada kementerian yang menentang atau belum setuju dengan  paket yang akan di tandatangani terutama Kemenristekdikti dan Kemenkes. Ini karena  pendidikan di Indonesia punya Undang Undang Nomor 12 tahun 2012, khususnya pasal 90 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi asing boleh beroperasi di Indonesia dengan  banyak sekali limitasinya,” jelas Patdono.

Patdono lebih lanjut menjelaskan, Indonesia tidak akan bisa menolak kehadiran perguruan tinggi luar negeri di Indonesia. Meski demikian, mantan dosen ITS Surabaya ini mengingatkan kepada perguruan tinggi Indonesia untuk tidak terlalu kuatir asalkan perguruan tinggi Indonesia terus berbenah melakukan perbaikan kualitas.

Selain itu, Patdono memprediksi perguruan tinggi luar negeri yang masuk Indonesia tidak akan lebih dari 10 lembaga, sementara Indonesia memiliki 4.450 perguruan tinggi. Begitu juga jumlah mahasiswanya juga tidak akan terlalu signifikan karena biayanya tentu tidak akan semurah perguruan tinggi Indonesia.  Dia memprediksi, jumlahnya mahasiswa sekitar seribuan atau paling banter seribu lima ratus. Ini sangat berbeda dengan UGM dan UI yang mahasiswanya mencapai 80 ribu.

Selain itu, perguruan tinggi luar yang masuk Indonesia juga akan memperhatikan peringkatnya di kelas dunia. Dia mencontohkan, kalau Universitas Indonesia saja sekarang  menempati peringkat 277 dunia, maka perguruan tinggi luar yang peringkatnya dibawah UI dipastikan tidak akan mau membuka cabang di Indonesia.

“Di Australia, perguruan tinggi yang rangkingnya sekitar 277 dunia, spp nya mencapai 18 ribu hingga 20 ribu Dolar Amerika per semesternya. Artinya SPP nya mahal dan pasti hanya kelompok tertentu yang kuliah di sana,’’ jelasnya.

Distance/Online Learning

Dia menambahkan, ke depan distance/online learning merupakan disruptive innovation pada pendidikan tinggi yang pasti akan banyak menggantikan sistem pembelajaran tradisional face to face. Untuk itu, saat ini Kemenristekdikti juga menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). “Dalam waktu dekat Permen PJJ akan diberlakukan dan mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk bersiap diri melaksanakan distance learning,” jelasnya

Patdono mencontohkan, perguruan tinggi swasta di bawah Muhammdiyah sudah bersatu yaitu Univesitas Muhamadiyah Surakarta (UMS), bekerjasama dengan Universitas Muhamdiyah Yogyakarta, dan Uhamka Jakarta bersama sama menyiapkan distance/ online learning. Dibutuhkan kerjasama untuk mengerjakannya karena biayanya masih mahal, baik infrastruktur, hardware dan software nya.

“Makanya kita mengingatkan kepada perguruan tinggi swasta untuk tepat waktu melakukan akreditasi guna melakukan penjaminan mutu yang berkualitas,’’ jelasnya. (*)

c/sn/rio

Sumber : Kelembagaan Ristekdikti